Permasalahan Jakarta Tidak Hanya Transportasi dan Kemacetan
Editor: Mahadeva
JAKARTA – Permasalahan sosial yang ada di Jakarta tidak hanya transportasi dan kemacetan. Ada permasalahan yang lebih penting, yaitu kebutuhan dasar seperti pangan dan air bersih.
“Jadi masalah Jakarta jangan hanya dibayangkan soal transportasi, kemacetan. Saya juga memikirkan kebutuhan tiap-tiap keluarga,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Rabu (24/7/2019).
Anies mengklaim, setiap pagi selalu memeriksa informasi pangan di DKI Jakarta. Diinginkannya, segala kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Pemerintah disebutnya, memiliki kewajiban membereskan semua persoalan, termasuk kebutuhan dasar.
Selain kebutuhan pangan dan air, masalah lain yang harus dipenuhi adalah akses fasilitas kesehatan. Diharapkan, Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan (FLMK), bisa menjadi mitra yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. “Tanggung jawab terpenting adalah menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jakarta. Artinya, kesempatan yang sama mulai dari mendapatkan akses air bersih, air minum, akses kesehatan, pendidikan. Kalau itu beres, yang lainnya akan beres,” tandas Anies.
Gubernur menyebut, dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan masyarakat untuk mendapatkan solusi permasalahan di Jakarta. Diharapkan, FKLMK menjadi penggerak masyarakat dalam pembangunan di DKI Jakarta.
“FKLMK berada di ujung depan untuk berinteraksi langsung dengan warga. Dipercaya oleh warga untuk menjadi jembatan, serta mengatur komunikasi dan interaksi. Kami ingin Jakarta dibangun bersama-sama, berkolaborasi. Ada program-program yang perlu dikerjakan bersama masyarakat. Saya berharap nanti FKLMK bisa menjadi jembatan. Di satu sisi menyampaikan kepada masyarakat sekitar, di sisi lain juga menyampaikan kepada pemerintah apa yang menjadi harapan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh warga,” jelasnya.
FKLMK merupakan representasi warga di tingkat Kelurahan. Untuk itu, diharapkan bisa memahami berbagai permasalahan yang berada di lingkungannya. FKLMK menjadi mitra strategis pemerintah daerah menyosialisasikan program pembangunan.