Pemerintah Berupaya Turunkan Produksi GRK

JEMBER – Diperkirakan, hingga 2030 Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan Indonesia mencapai 2,8 juta giga ton. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berusaha keras menurunkannya.

Angka GRK yang dihasilkan Indonesia, diharapkan berkurang hingga 29 persen. Pengurangan produksi GRK Indonesia tersebut ditargetkan diperoleh dari sektor kehutanan sebanyak 17,2 persen dan sektor energi sebanyak 11 persen.

Sementara sisanya, merupakan pengurangan GRK dari sektor lain seperti pertanian, limbah dan industri. Komitmen tersebut sesuai dengan kesepakatan Paris Agreement yang telah ditandatangani oleh Menteri LHK di markas besar PBB di 2016 lalu. Upaya penurunan produk GRK di bidang kehutanan, ditempuh dengan penanggulangan deforestasi. Di Indonesia, deforestasi angkanya mencapai 600 ribu hektare per-tahun, harus diturunkan menjadi 325 hektare per-tahun.

“Kementerian LHK juga tengah mengusahakan rehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis dan restorasi dua juta hektare lahan gambut, serta terus mencegah kebakaran hutan yang menyebabkan bencana asap. Alokasi anggaran di Kementerian LHK mencapai 74 persen atau setara Rp3,4 triliun sebagai anggaran rehabilitasi lahan di Indonesia,” jelas Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, usai mengisi kuliah umum, Tantangan Perubahan Iklim Masa Depan : Menstimulasi Upaya Aksi Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Yang Cepat Tanggap Terhadap Perubahan Iklim, yang digelar di Universitas Jember (Unej), Jumat (19/7/2019).

Di sektor energi, pemerintah bertekad melakukan efisiensi di pemanfaatan energi, penggunaan teknologi batu bara bersih, kewajiban penggunaan bahan bakar nabati hingga 30 persen di sektor transportasi, penambahan jaringan dan stasiun pengisian bahan bakar gas, serta yang terbaru kebijakan mobil listrik.

Pengurangan GRK oleh semua negara di dunia, sesuai arahan PBB diharapkan mampu mengerem kenaikan suhu dunia hingga 1,5 derajat celcius. “Jika sudah melampaui angka tersebut, maka akan banyak negara yang terkena dampaknya, termasuk Indonesia yang merupakan negara tropis sekaligus negara kepulauan,” tandas Agung.

Menurut pria yang menempuh studi lanjut di Belanda tersebut, dampak perubahan cuaca sudah dirasakan di Indonesia. Salah satu yang dirasakan adalah laporan di beberapa kawasan yang menyebut tanaman kopi yang biasanya bisa ditanam di ketinggian 800 meter.

Kini di lokasi tersebut hasilnya sudah tidak optimal lagi. Sehingga petani kopi memilih menanam kopi di dataran yang lebih tinggi lagi. “Ini artinya merambah hutan konservasi yang berfungsi sebagai cadangan air dan penghasil oksigen, jika hal ini dibiarkan, maka makin banyak hutan kita yang beralih fungsi,” tandas Agung.

Dirjen PPI mengajak dunia perguruan tinggi, untuk turut berpartisipasi dalam pengurangan produksi GRK. Kementerian LHK memiliki Program Kampung Iklim atau Proklim, program yang mendidik dan mempersiapkan masyarakat Indonesia, agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

Termasuk usaha mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Program-program dalam Kampus Iklim didesain agar mudah diaplikasikan oleh warga, seperti memanen air hujan, pembuatan sumur resapan, pembuatan septic tank komunal, dan menjaga hutan.

Ajakan Dirjen PPI Kementerian LHK ditanggapi positif Rektor Universitas Jember, Moh. Hasan. Menurutnya, Kampus Tegalboto telah berpengalaman dalam menjalankan berbagai program terkait pengurangan GRK. Diantaranya, Program Mitigasi Bencana Berbasis Lahan yang didukung oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, serta USAID di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) dan desa penyangganya.