PONTIANAK – Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Busrah Abdullah, mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bisa memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan di daerah.
“Agar bantuan yang diberikan tidak mubazir, baiknya KKP bisa memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan nelayan. Bantuan yang diberikan itu baiknya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, artinya harus dilihat sesuai kondisi dan apa yang benar-benar diperlukan nelayan,” katanya, di Sungai Raya, Kamis (25/7/2019).
Busrah mengatakan, hal itu disampaikannya, mengingat banyak bantuan yang diberikan KKP, namun tidak bisa digunakan nelayan dan terkesan mubazir.
Sebagai contoh, ada bantuan untuk kapal kepada nelayan sekitar lima tahun lalu, namun sampai saat ini kapal tersebut tidak bisa digunakan karena izin operasonalnya saja lama keluar.
“Belum lagi biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk mengopreasikan kapal itu juga besar, sehingga nelayan tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut,” ujarnya.
Bantuan kapal yang pernah diterima salah satu nelayan di Kubu Raya sampai saat ini tidak bisa digunakan, karena kapal itu terlalu besar, sehingga untuk mengoperasikannnya harus mendapatkan izin dari pusat, mengingat kapal tersebut berkapasitas lebih dari 70 GT.
“DKP Kalbar tidak bisa mengeluarkan izinnya, karena yang menjadi kewenangan pemprov Kalbar hanya mengeluarkan izin untuk kapal 30 GT, sehingga izinnya harus dikeluarkan pemeirntah pusat. Masalahnya, untuk mendapatkan izin itu masyarakat nelayan kesulitan dan sampai sekarang saja izinnya tidak bisa keluar, sehingga kapal itu menjadi terbengkalai,” katanya.