Gubernur Sumbar Curhatkan Gaji dan Setoran Partai ke KPK

Begitu juga untuk biaya Pemilu, Irwan berpendapat, Pemilu dan Pilkada merupakan kepentingan negara untuk mencari pemimpin rakyat. Hal tersebut, seharusnya dibiayai oleh negara. Mulai dari awal sampai selesai kontestasi. Cara itu diperkirakannya, akan menjauhkan kepala daerah ataupun legislator melakukan hal-hal yang berusan dengan hukum. Kondisi saat ini terjadi karena pemilu masih membutuhkan banyak biaya yang harus ditanggung oleh peserta Pemilu.

Disebutkan Irwan, untuk kebutuhan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya Rp17 ribu per-orang. Artinya dengan sekian banyak TPS, maka minimal biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp5 miliar.  “Saya heran kalau yang maju birokrat, pasti dia korupsi, dari mana dapat Rp5 miliar. Makanya perlu ada dukungan dana, seperti yang saya harapkan, adanya dukungan dari pemerintah,” tegasnya.

Mengenai gaji kepala daerah, Irwan mengusulkan, agar ada peningkatan dari sisi jumlah. Alasannya, dari sisi kebutuhan kepala daerah sangatlah banyak. Salah satunya membantu masyarakat yang sedang kesusahan.

Saat ini tidak ada program dana hibah bantuan sosial. Sementara pemerintah melihat, ada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Solusi yang terpikir untuk persoalan itu , membantu dengan gaji. Namun faktanya gaji tidak bakal cukup untuk memeratakan bantuan.

“Sekarang saya hitung, sekarang ini gaji gubernur ada Rp8 juta, dan gaji bupati dan wali kota sekitar Rp6 juta. Nanti ada warga sakit minta bantuan pakai apa, duitnya dari mana? Pakai hibah bansos nunggu tahun dianggarkan dulu, serba sulit, nggak dibantu, ini masyarakat kita yang sudah bantu dalam Pilkada, mau apa coba,” tandasnya.