Revitalisasi Posyandu Dekatkan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat
Redaktur: ME. Bijo Dirajo
MATARAM — Upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan revitalisasi Posyandu di setiap kelurahan dan desa yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

“Revitalisasi merupakan wujud nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bahkan, seluruh Posyandu yang ada di setiap desa yang kurang aktif telah mulai dilakukan revitalisasi,” kata Penjabat Sekda NTB, Iswandi di Mataram, Rabu (26/6/2019).
Revitalisasi dilakukan, karena Posyandu merupakan pos pelayanan paling dekat dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat di desa maupun kelurahan. Langkah tersebut merupakan salah satu pola yang menjadi instrumen untuk mewujudkan NTB sehat.
Revitalisasi harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak, terutama jajaran Dinas Kesehatan. Posyandu lanjutnya, tidak lagi sekedar untuk pelayanan balita atau hanya sekedar untuk memonitoring kesehatan balita, tapi harus mampu bertransformasi menjadi pusat yang akan melayani seluruh kesehatan keluarga, yang tujuan akhirnya adalah ketahanan keluarga.
“Posyandu menjadi basis untuk membangun ketahanan keluarga yang akan melahirkan keluarga yang sehat, sejahtera dan berketahanan,” jelasnya.
Iswandi meminta Dinkes untuk membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, terutama dinas atau badan terkait. Ia juga mengingatkan agar jajaran Dinkes NTB tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi pada satu dimensi saja, tapi harus dikaitakan dan diintegrasikan dengan program kerja lain.
“Indiktor keberhasilan dari seluruh program yang ada adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pada saat bersamaan angka kemiskinan akan menurun,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi meminta semua pihak untuk meningkatkan komitmen dalam proses revitalisasi Posyandu. Sehingga, masyarakat NTB yang sehat, cerdas dan sejahtera betul-betul terwujud.
Hasil pendataan terhadap seluruh posyandu yang ada di kabupaten kota, 20 sampai 25 persen atau sekitar tujuh ribu Posyandu tidak aktif.
Proses revitalisasi dilakukan menyangkut peningkatan kualitas pengetahuan dan kemampuan melakukan penanganan terhadap masalah kesehatan masyarakat, termasuk meningkatkan fasilitas pendukung, dengan demikian tidak ada lagi posyandu yang tidak aktif.
Sementara untuk Posyandu yang telah berjalan atau mandiri, kualitasnya akan terus ditingkatkan, sehingga benar – benar mampu membantu pemerintah secara maksimal menangani masalah kesehatan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan.