Masyarakat Mengeluh Tarif PRJ Mahal, Harus Dievaluasi

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, dari fraksi Gerindra mengkritik tarif Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang dikeluhkan masyarakat sangat mahal untuk masuk dan parkir di kawasan tersebut. Dia menilai PRJ perlu dievaluasi terkait penentuan tarif.

“Setuju, ya harus dievaluasi, jadi PRJ itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Bukan sesuatu yang menentukan segalanya,” ucap Taufik ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Kemudian, kata Taufik, PRJ itu terlebih dahulu mengkonfirmasikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) DKI untuk tarifnya. Menurutnya mengenai tarif masuk dikoordinasikan, karena PRJ ini juga bagian dari hiburan masyarakat.

“Dia kan (Manajemen PRJ) saya kira sudah koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI fungsinya seperti apa. Terkait dengan tarif,” ujarnya.

Dia mendorong DPRD DKI jakarta segera memanggil manajemen PRJ. Komisi yang perlu panggil PRJ adalah komisi B dan C. Menurutnya mengenai tarif masuk dikoordinasikan, karena PRJ ini juga bagian dari hiburan masyarakat.

“Saya mendorong Komisi B dan C untuk memanggil manajemen PRJ, karena di situ juga terlibat pemerintah provinsi selaku pemilik saham,” pungkas Taufik.

“Karena itu dia enggak bisa semau-maunya menaikkan sesuatu yang memungut sesuatu dari masyarakat,” sambungnya.

Sebelumnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut, manajemen Pekan Raya Jakarta (PRJ) hanya memungut tarif yang mahal, tetapi gagal menyamankan pengunjungnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mengawasi pelaksanaan PRJ ini.

“Masih ada waktu seminggu lagi bagi manajemen PRJ untuk memperbaiki layanan dan kinerjanya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/6/2019).