Indonesia Belum Perlu Terapkan Wajib Militer
JAKARTA – Pemerintah Indonesia belum perlu menerapkan wajib militer, karena Indonesia tidak sedang atau akan berperang.
“Kita kan, belum mau perang. Mindset (cara berpikir) Pancasila dulu yang disiapkan,” kata Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, usai mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Menurut Ryamizard, saat ini yang paling penting adalah menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Kegiatannya dapat dilakukan melalui program bela negara.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menyebut, Pancasila merupakan simbol yang mempersatukan bangsa dan negara. Pancasila, juga menjadi benteng agar masyarakat tidak terpengaruh dengan paham lain yang tidak sesuai dengan Indonesia. “Bagaimana mindset kita ini, tidak diubah oleh khilafah, mendirikan negara Islam. Tetap Pancasila. Itu paling penting. Kalau kita wajib militer, tapi ini kepala tidak diisi, berubah, itu yang bahaya,” tandasnya.
Ryamizard meminta, bagi siapa pun yang tidak menginginkan Pancasila untuk keluar dari Indonesia. “Yang tidak suka Pancasila, saya bilang dari dulu, keluar dari negara, jangan indekos terus,” tandasnya.
Wacana wajib militer kembali mengemuka, setelah sebelumnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, mengusulkan program tersebut. Usulan itu disampaikan, usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Kemhan tahun 2018, oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019). “Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia,” tandasnya.
Dibagian lain, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan keberadaan kelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam.
Bahkan dari pengamatannya, ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalime. “Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnga negara ini,” kata Ryamizard.
Data yang dimiliki Kemhan, sekira tiga persen anggota TNI sudah terpapar paham radikalisme. Mereka tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila. “Kurang lebih tiga persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme,” tandasnya.
Ryamizard meminta, anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit. Menyatakan setia kepada NKRI, yang berdasarkan Pancasila. “Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah,” ucapnya.
Selain prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila, ada sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam atau khilafah, kemudian ada 23,3 persen pelajar SMA yang juga memiliki kesepahaman dengan khilafah.
“Sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan pancasila,” pungkasnya. (Ant)