Bupati Malra Berjanji Secepatnya Selesaikan Hak Honorer

LANGGUR – Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, menegaskan, pihaknya akan segera menyelesaikan hak tenaga honorer, sebelum lebaran.

Pekerja honorer tersebut, sudah bekerja sejak Januari hingga Mei 2019 di lingkungan Pemkab Malra. “Yang namanya Pemerintah itu pasti ada kepastian, tidak pernah tidak ada ketidakpastian. Jadi tidak ada yang tidak dapat diselesaikan, Insyaallah semua dapat diselesaikan, sampai saat ini saya masih di kantor untuk menyelesaikan itu dan besok atau lusa melalui dinas terkait, lebih khusus dinas pendidikan dan kesehatan mereka sudah mendapat hak-haknya,” ujar Thaher.

Pegawai honorer di Malra, lebih khusus untuk tenaga kesehatan dan pendidikan, sangat mendapat prioritas untuk diperhatikan. Yang diperlukan hanyalah kesabaran, untuk mendapatkan hak mereka. “SK dikeluarkan, maka mereka yang kerja dari Januari sampai sekarang akan mendapat haknya, tapi ada yang baru kerja sekarang dan namanya ada maka dia harus bekerja, dan tidak boleh menerima upah bulan Januari, Februari, Maret dan April 2019,” ujar Thaher.

Ditegaskannya, sebelum Lebaran hak honorer termasuk sopir dan penjaga kebersihan kantor sudah dibayarkan. “Saat ini saya sementara duduk selesaikan, termasuk juga di dinas-dinas terkait yang ada tenaga honor. Saya juga minta perbankan terutama Bank Maluku untuk melayani, jadi saya pikir tidak ada masalah,” tandas M. Thaher.

Informasi simpang siur di media sosial terkait honorer, diharapkannya dapat segera hilang. Bagi yang mengerti, dimintanya untuk datang dan bertanya langsung. “Kapan saja saya bisa ditemui, hanya saja saya mohon maaf karena kesibukan, dimana saya bolak balik Jakarta harus ketemu Kemendes, Kementerian PU dan lainnya dalam rangka mencari DAK bagi daerah ini supaya meningkat sedikit,” tandasnya.

Thaher menambahkan, Peraturan Pemerintah (PP) No.48/2005, pasal 8 secara implisit menyebut, sejak ditetapkannya aturan tersebut, semua pejabat pembina kepegawaian pejabat di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau tenaga sejenis. Kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah.

Saat ini di Malra, disebutnya, kebutuhan tenaga yang belum cukup dan masih dilakukan pengangkatan honorer, di bidang kesehatan maupun guru. “Data yang ada di saya saat ini lebih khusus tenaga kesehatan berjumlah 402 orang, pendidikan 167 orang, dan tidak menutup kemungkinan ada tambahan lagi jumlahnya, sehingga tidak usah dipersoalkan, yang paling penting adalah para tenaga honorer tunjukkan kualitas,” kata Thaher.

Sementara itu, untuk tenaga Polisi Pamong Praja (Pol PP) Malra, diharapkan orang yang berkualitas. Tidak semua orang dapat dipilih menjadi Pol PP, harus melalui proses dan seleksi yang ketat seperti Samapta tes. “Ke depan saya juga akan buat Pol PP Pariwisata dan ditempatkan di objek-objek wisata, saya ingin mereka harus mengerti sedikit tentang bahasa Inggris, dan untuk seleksinya setelah Lebaran,” kata Thaher.