Tunjangan Aparat Desa di Sikka Belum Dibayarkan

Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (Forkkades) Sikka, Antonius B Luju, mengatakan, pembayaran tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta biaya operasional sangat berdampak. “Untuk menutupi biaya operasional pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan rumah tangga aparat desa, maka jalannya dengan berhutang. Semua desa terpaksa berhutang sana-sini,” ujarnya.

Meski tunjangan aparat desa dan biaya operasional belum dibayarkan, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Masyarakat desa tidak mau tahu dengan keadaan yang sedang terjadi. “Masyarakat hanya tahu, ketika mereka datang ke kantor desa dan mengurus berbagai keperluan maka harus dilayani. Aparat pemerintah desa hanya mengandalkan hidupnya dari gaji yang diterima saja,” terangnya.

Apabila aparat desa memiliki usaha lain, Antonius menyebut, maka akan membantu untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau hanya berharap dari gaji dan tunjangan dari pekerjaannya sebagai perangkat desa, maka terpaksa harus berhutang.