Tenggelamkan Kapal Ikan Ilegal!
JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan, kebijakan pemerintahan terhadap kapal ikan asing ilegal, yang tertangkap melakukan pencurian ikan adalah ditenggelamkan.
“Kebijakan kita satu, kapal ikan asing (KIA) yang tertangkap, pasti ditenggelamkan. Jadi kalau ada lelang KIA, itu sebenarnya kebijakan yang merugikan kita,” kata Susi Pudjiastuti, Rabu (1/5/2019).
Menurut Susi, Presiden Joko Widodo masih tetap tegas dalam pemberantasan Ilegal Fishing (penangkapan ikan secara ilegal). Pemberantasan IUUF, menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan konsep pembangunan laut untuk masa depan bangsa.
Untuk itu, Menteri Susi menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus melakukan tindakan penenggelaman pelaku IUU Fishing. Terutama terhadap kapal ikan asing.
Susi meyakini, adanya lelang kapal pelaku illegal fishing, berpotensi membuat kapal tersebut digunakan kembali untuk kejahatan serupa. “(Kapal pelaku illegal fishing) dilelang dengan harga masuk negara hanya Rp100 juta, Rp200 juta, hingga maksimal Rp500 juta. Sementara keuntungan mereka Rp1 miliar sampai Rp2 miliar dari sekali melaut dengan mencuri di wilayah Indonesia. Secara hitungan ekonomi mereka masih untung dibandingkan dengan PNBP dari hasil lelang,” tambahnya.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari pelelangan kapal dinilai Susi, terlalu kecil. Nilainya tidak sepadan dengan kerugian ekonomi, dan risiko keselamatan petugas patroli Indonesia. Termasuk tidak sepadan dengan kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat.
Untuk itu, kapal ikan asing yang ditangkap, dirampas negara untuk dimusnahkan. “Makanya saya tidak pernah setuju dengan kebijakan lelang untuk KIA ini. Dengan banyak sekali kejar mengejar dan mereka mencoba intimidasi dan tabrak kapal kita,” tandasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa tidak terlalu berarti, bila kapal-kapal itu dilelang sekadar untuk mendapatkan PNBP. Justru akan mengurangi ketegasan dan tekad kuat Indonesia di mata para pelaku IUU Fishing.
Selain itu, yang perlu dilakukan pada saat ini adalah, meningkatkan ketegasan dan kesolidan sesama aparat penegakan hukum di laut. “KKP akan terus lakukan patroli intensif. Saya sudah berbicara dengan Panglima TNI, akan melakukan latihan gabungan dan patroli gabungan secara bersama, untuk seluruh aparat penegakan hukum di laut khususnya untuk pengamanan di laut Natuna. Meningkatkan intensitas dan menambah kekuatan patroli kita penting. Menjaga integritas aparat kita juga sangat penting. Kalau integritas kita khususnya pimpinan tidak ada, meriam pun bisa tidak bunyi,” pungkasnya.