Kunjungi Kaltim, Jokowi Cek Kelayakan Calon Ibu Kota Negara

BALIKPAPAN – Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu calon Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia. Selasa (7/5/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kaltim bersama sejumlah menteri.

Beberapa pejabat negara yang mendampingi seperti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam peninjauan awal kelayakan calon ibu kota negara. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara sedikit menjelajah kawasan Bukit Soeharto, yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kita ingin melihat visi ke depan kita seperti apa. Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju,” kata Presiden, saat meninjau Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019).

Selama peninjauan, Kepala Negara mendapat paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, Zairin Zain. “Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji, salah satunya adalah Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini,” tandas Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara menyebut, wilayah yang dikunjungi memiliki sejumlah keunggulan, seperti kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia. Keberadaan sarana pendukung tersebut, dapat menghemat biaya pembangunan apabila di kemudian hari ditetapkan sebagai ibu kota baru.

“Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada,” terangnya.

Kendati demikian, Presiden menegaskan bahwa pemindahan dan penyiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur. Banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah, dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

“Kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Ada kajian sosial-politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi,” pungkasnya.