Hariman Siregar: Saya Percaya Prabowo Menang

JAKARTA — Aktivis Malari, Hariman Siregar sangat meyakini pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Saya percaya Prabowo menang. Ini perasaan saya tidak bisa dipungkiri,” kata Hariman, dalam sambutannya pada acara Kemanusiaan untuk Korban Meninggal Anggota KPPS di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta, Jumat (3/5/2019) malam.

Hariman menjelaskan, bahwa sejarah Indonesia itu pendek. Yakni tahun 1945-1965 itu kepemimpinan Presiden Soekarno. Kemudian tahun 1966 sampai 1998 adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto.

“1998 sampai sekarang inilah reformasi yang saya kira nggak ngajarin kita apa-apa. Ini adalah ujung apa yang kita lakukan selama 20 tahun ini,” ujar aktivis senior ini.

Dalam 20 tahun proses reformasi, dia menilai secara bertahap demokrasi berjalan. Tetapi keadaan negara menjadi stagnan atau macet.

“20 tahun reformasi, saya melihat keadaan menjadi stagnan. Hari ini kita stagnan atau macet. Pak Jokowi 2014 terpilih, empat tahun setengah jadi presiden, hasilnya kita lihat sekarang. Dengan segala program-program beliau, dukungan baru dari Golkar dan PPP, memilih calon wakil presiden untuk mengakomodir politik identitas. Toh hasilnya ndak beda dengan 2014, ini kalau kita anggap sesuai klaim timnya Jokowi,” kata Hariman.

Sebaliknya, lanjut Hariman, juga Prabowo tidak bisa diapa-apakan, katakanlah hasilnya mendekati 46-47 persen, tidak berubah juga.

“Itu yang membuat saya merasa bahwa demokrasi yang kita laksanakan sekarang ini baru demokrasi prosedural yang tidak mengubah masyarakat. Masih pencitraan, dan hasilnya kalau kita lihat, di setiap daerah masih tetap,  tidak berubah. Daerah yang penduduknya non-Jawa pilih yang ini, yang Jawa pilih yang ini. Yang Islam pilih yang ini. Sebenarnya ndak banyak berubah,” bebernya.

Menurut Hariman, di kota-kota besar terdapat generasi-generasi yang lebih mengerti situasi ini. Oleh karena itu, tandas Hariman, demokrasi kita harus dijaga supaya tetap selamat. Yakni dengan menegakkan rule of law, seperti yang ditegaskan Prabowo harus adil.

Hariman mengatakan, apapun real count -nya, dirinya tidak percaya. Tapi ia menekankan agar demokrasi bangsa ini harus dijaga. Aparat penegak hukum tidak berpihak dan peran masyarakat untuk mengawasi jalannya proses negara diberikan seluas-luasnya.

“Polisi-tentara jangan berpihak, media yang bebas dan tidak berpihak, civil society yang kuat, dan parpol yang kuat,” tukasnya.

Oleh karena itu, Hariman menegaskan,  perubahan harus dilakukan demi kebaikan bangsa Indonesia kedepan. Apalagi sejarah bangsa ini pendek, tidak memberikan pembelajaran berarti seperti halnya 20 tahun reformasi ini. “Maka perubahan itu perlu untuk kebaikan bangsa,” tukasnya.

Sejak tahun 1999, setelah sekian lama sistem politik Indonesia terkekang, kata Hariman, perlu ada yang melakukan monitoring. Kemudian ia pun bersama mantan aktivis membentuk Indemo (Indonesian Democracy Monitor), dengan tujuan untuk mengawal demokrasi transisi menjadi demokrasi terkonsolidasi. Tanpa kekerasan dan penindasan.

Masa reformasi 20 tahun, ia menilai Pemilu 2004, 2009 dan 2014 berjalan lancar. Ini menggambarkan kriteria demokrasi yang sudah mulai matang, karena tiga kali Pemilu tidak ada hal-hal yang terlalu curang dan semua menerima hasilnya.

“Waktu Pilkada di Pulau Jawa, yaitu Jabar, Jatim, Jateng, saya senang. Jakarta yang paling krusial juga selesai dengan adil. Semua pihak menerima hasilnya,” tutur Hariman.

Tapi menurutnya, Pilpres saat ini, ada kecurangan. Apapun real count sudah tidak percaya. “Kita masyarakat urban yang mengerti, demokrasi itu tanpa rule of law tak bisa. Sebagai orang yang menyayangi demokrasi, maka demokrasi harus terus dijaga dan adil,” pungkasnya.