Tokoh Masyarakat Mimika Minta Pemda Perhatikan Kesejahteraan Guru

Allo Rafra mengatakan Pemda di Papua bisa melakukan semua hal itu jika benar-benar memikirkan perkembangan kemajuan SDM-nya pada masa mendatang. Apalagi sejumlah kabupaten di Papua memiliki dukungan anggaran yang sangat memadai.

Sebagai contoh, katanya, Kabupaten Mimika dengan APBD sebesar Rp3,1 triliun pada tahun anggaran 2019 seharusnya bisa mengakomodasi pembangunan rumah-rumah guru dan gedung-gedung sekolah di wilayah pedalaman.

Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMA-SMK Mimika, Laurents Lassol juga mengharapkan dukungan dan perhatian Pemkab Mimika terhadap sekolah-sekolah jenjang SLTA di wilayah itu.

Meskipun kini kewenangan mengurus sekolah-sekolah jenjang SLTA beralih dari kabupaten ke provinsi, namun Laurents berharap Pemkab Mimika tetap memberi perhatian kepada sekolah-sekolah SLTA di wilayahnya.

“Terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang sekolah-sekolah SLTA tidak lagi menerima bantuan dari Pemkab Mimika baik dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) maupun bantuan ujian nasional. Ironisnya, dari provinsi juga tidak ada sehingga sekolah-sekolah harus mandiri mengusahakan pembiayaan dengan meminta peran serta orang tua murid. Kami menunggu saja kalau ada kebaikan hati atau kebijakan dari Pemkab Mimika untuk membantu sekolah-sekolah yang ada yang sedang mendidik anak-anak Mimika,” ujarnya. [Ant]