KPK Perkuat Kerja Sama Cegah Korupsi di Sumbar

PADANG – Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Sumatra Barat, terkait dengan komitmen pencegahan korupsi di daerah.

Ketua Satgas Korsupgah Koordinasi Wilaya I Sumatra KPK RI, Juliawan Superani, mengatakan koordinasi yang dilakukan itu semacam bentuk evaluasi dari KPK, terkait rencana aksi yang telah dilakukan selama 2018, serta menyusun rencana aksi untuk 2019.

“Kita telah ada komitmen bersama dalam pencegahan korupsi bersama kepala daerah di Sumatra Barat pada 2017. Jadi, setelah berjalan setahun, kita evaluasi, dan mempersiapkan aksi untuk tahun ini. Artinya, kegiatan aksi ini terus berkelanjutan,” katanya, saat memberikan pemaparan di hadapan Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, serta jajaran OPD Pemprov dan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Sumatra Barat, Senin (22/4/2019).

Juliawan menjelaskan, sejak komitmen yang dilakukan bersama kepala daerah pada 2017, pihaknya langsung bergerak untuk memulai program pencegahan di daerah, begitu juga untuk wilayah Sumatra Barat.

“Jadi, sejak program pencegahan itu mulai dijalankan, pada 2018 kemarin cakupan kami sekitar 548 Pemda di Indonesia, karena personel kami terbatas untuk melingkupi Pemda, maka kami bagi per wilayah,” ujarnya.

Selain itu, pada 2018, KPK juga menerapkan aplikasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat untuk masuk ke website Korsupgah, hal tersebut sebagai upaya memudahkan masyarakat untuk melihat kinerja pencegahan korupsi.

Kemudian, kata Juliawan, KPK berharap kepala daerah serta sekda, dapat melakukan koordinasi program pencegahan serta melakukan pembinaan kepada SKPD, agar target pencapaian pencegahan di Pemda dapat tercapai.