2020, Pemprov Sumatera Barat Bergerak untuk Percepatan Infrastruktur

PADANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2020 membahas isu strategis pembangunan Sumatera Barat.

Pembangunan strategi yang dibahas di antaranya penegasan kasus stunting mendapatkan perhatian khusus, kurangnya kesediaan obat-obatan terutama untuk rabies dan gangguan jiwa di tingkat kecamatan, serta sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, perlu mempersiapkan sejumlah rencana strategis untuk membangun Sumatera Barat pada tahun 2020 mendatang. Apalagi cukup banyak infrastruktur yang tengah dikerjakan, setidaknya pada tahun depan bisa dilanjutkan.

Pada kesempatan dalam sambutan pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Barat Tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Investasi dan Pemerataan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas” ini, Irwan juga meminta kepada jajarannya untuk konsisten dalam menjalankan program kerja.

“Infrastruktur adalah pembangunan yang sangat penting, untuk itu berbagai daerah diminta untuk tetap menyusun rencana program strategis terkait infrastruktur,” katanya, di Padang, Selasa (9/4/2019).

Gubernur juga menyampaikan, bahwa kebijakan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 diarahkan untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar, penurunan kemiskinan, pengentasan daerah tertinggal, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumberdaya daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif dengan mendukung kegiatan pariwisata.

Ia berharap bidang pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja yang luas melalui peningkatan peran investasi swasta dalam pembangunan infrastuktur yang mendukung kepada kegiatan ekonomi masyarakat.

“Khusus kondisi infrastuktur Sumatera Barat masih perlu peningkatan, baik dalam kualitas jalan, irigasi, perhubungan, maupun keterjangkauan energi listrik,” ucapnya.

Musrenbang RKPD Pemprov Sumatera Barat tahun 2020 menghasilkan 900 usulan kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.242.167.386.957.

Irwan mengatakan, sebagian besar program yang diusulkan daerah itu adalah untuk pembangunan infrastruktur dan jembatan. Ia berharap kepada Kementrian Dalam Negeri dan Bappenas agar memberikan prioritas terhadap usulan dari Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, Hansastri mengatakan, bahwa Musrenbang RKPD Sumatera Barat tahun 2020 bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, mulai dari arah kebijakan dalam program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, sekaligus klarifikasi program kegiatan wewenang provinsi dengan kabupaten kota.

“Dengan musrenbang, Pemprov Sumatera Barat segera menyusun KUA-PPAS untuk diajukan ke DPRD agar dibahas menjadi APBD 2020, selain itu kita juga membahas batasan kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten kota, sehingga tidak ada penganggaran yang saling tumpang tindih maupun tidak terakomodir,” ucap Hansastri.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mematangkan perencanaan dan menyukseskan program pembangunan di Sumatera Barat, sehingga lebih sinkron dan terarah dengan baik.

Dikatakannya, Musrenbang RKPD tahun 2020 ini fokus membahas soal usulan praMusrenbang yang telah dilakukan tanggal 1-5 April 2019, yang dihadiri kurang lebih dari 300 peserta.

“Sebanyak 900 usulan dari provinsi dan kabupaten kota, akan kita kita kerucutkan lagi, mana yang lebih prioritas dan diperlukan lebih cepat,” ucapnya.

Untuk itu, Hansastri berharap, semoga Musrenbang tersebut menjadi awal yang baik bagi pembangunan Sumatera Barat, agar usulan Pemprov Sumatera Barat bisa terlaksana dengan baik bagi pembangunan di daerah.