Pemprov DKI Tingkatkan Sistem Pengaduan Terintegrasi ‘CRM’

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan sistem pengaduan terintegrasi Citizen Relation Management (CRM) dapat meningkatkan pelayanan dari jajaran Pemprov DKI Jakarta kepada warga Ibu Kota.

“Saya sampaikan kepada lurah dan camat bahwa kita memiliki sistem untuk membuat pelayanan warga itu responsif terhadap kebutuhan mereka,” ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019) malam.

Menurut Anies, pelayanan warga oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta harus berdasarkan sistem, sehingga tidak mengandalkan pada pengawasan pribadi atau pimpinan.

“Ini semua kita lakukan untuk membuat kinerja Pemprov DKI Jakarta diukur melalui sistem. Sehingga, pelayanan warga lebih berkembang dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Selain memperkuat sistem pengawasan dan pengaduan yang terintegrasi CRM, Anies ingin mengadakan survei kepuasan masyarakat (SKM), secara berkala yang respondennya adalah warga Jakarta terkait kinerja Pemprov DKI Jakarta.

“Kita harus mengukur kepuasan masyarakat secara reguler, kita ingin semua jajaran Pemprov tahu persis apa yang menjadi harapan dan apa langkah yang seharusnya dikerjakan. Nantinya, sensus ini akan dimulai tiga bulanan, dan repondennya dari seluruh elemen masyarakat,” paparnya.

Orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta itu melanjutkan, nantinya respons maupun tindak lanjut dari lurah dan camat dapat diihat melalui aplikasi CRM Jakarta Smart City.

“Dengan begitu kita akan punya data objektif mengenai kinerja lurah dan camat. Bila tidak respons terus menerus akan menjadi catatan kita,” ujar Anies.

Dia berharap dengan data itu maka seluruh jajarannya bisa lebih responsif atas kinerja yang menjadi keluhan warga selama ini. “Harapannya maka seluruh jajaran kita bisa lebih responsif atas apa yang menjadi keluhan dari masyarakat,” imbuhnya.