Ketua MA: Integritas Jadi Kebutuhan di Bidang Pelayanan Publik

JAKARTA – Integritas adalah komponen penting bagi institusi di belahan negara mana pun, yang bergerak di bidang pelayanan publik, salah satunya badan peradilan. Persoalan integritas aparatur di peradilan, khususnya para hakim, menjadi salah satu isu yang krusial, yang menjadi perhatian publik. Hal ini dianggap wajar, karena lembaga peradilan adalah pengendali nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. 

“Dalam hal ini, integritas bukan hanya hal penting, namun menjadi kebutuhan, karena integritas adalah alat yang mengharmonisasi nilai dan norma yang dianggap ideal, dan dijadikan hukum melalui institusi lembaga peradilan dan dipedomani oleh masyarakat,” kata Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta, dalam acara Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan (Judicial Integrity Champions), dengan tema ‘Jalan Menuju Peradilan yang Unggul’, di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Hatta  Ali mengatakan, integritas merupakan prasyarat untuk membangun lembaga peradilan dan sistem hukum yang efektif, dan berfungsi dengan baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan damai.

“Karena lembaga peradilan dan sistem hukum yang berintegritas, akan mampu menjawab tantangan dan membangun masyarakat yang damai dan inklusif,” ujarnya.

Lebih jauh, Hatta Ali mengatakan, dalam pertemuan yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia ini, setiap negara akan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan, guna meningkatkan integritas yudisial.

Dari Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial, Sunarto, akan menyampaikan kesuksesan MA dalam menyusun database yang terintegrasi, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas peradilan.

“Integrity Checklist merupakan alat untuk memperbaiki kinerja pengadilan dari perspektif transparansi dan akuntabilitas. Alat ini dikembangkan oleh UNDP bersama ICCE (International Consortium on Court Excellence), dengan menggunakan International Framework for Court Excellence (IFCE),” jelasnya.

Turut hadir dan memberikan sambutan pembukaan dalam kegiatan ini, Mr. Vincent Guerend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam; Rob Fenn, Wakil Kepala Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor-Leste, dan Nicholas Booth, Team Leader Governance and Peacebuilding a.i. UNDP Regional Bangkok.

Juga para Ketua Kamar MA, para pejabat Eselon I MA, Wakil Ketua Komisi Yudisial dan undangan lainnya.