Inilah Cara Pemprov Jatim Kendalikan Inflasi

MALANG – Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, mengatakan, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif (4K) telah menjadi prinsip yang dijalankan oleh Pemprov Jatim bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan semua elemen untuk bisa mewujudkan pengendalian inflasi yang tidak melebihi target.

“Jadi harga tidak hanya sekadar stabil, tapi juga harus terjangkau, ini yang kita dorong. Pasokannya juga harus ada, apakah dari dalam maupun dari luar. Tapi kalau dari luar, jangan sampai kemudian memukul yang ada di dalam. Kemudian distribusinya juga harus lancar,” ujarnya saat menghadiri acara ‘Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)’ di hotel Aria Gajayana Malang, Senin (4/3/2019).

Menurut Emil, berdasarkan pengalaman Ramadan tahun lalu, inflasi di Jatim relatif terkendali dan tidak terlalu meroket. Sehingga ia optimis bahwa dengan menggunakan kerjasama dan langkah-langkah yang efektif seperti tahun lalu, maka inflasi bisa kembali dikendalikan.

Dikatakan Emil, Jawa Timur memiliki kelebihan pada ketersediaan komoditas-komoditas utama yang selalu surplus kecuali pada komoditas bawang putih dan kedelai. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa pemprov Jatim lebih optimis untuk melihat fluktuasi harga bisa dikendalikan.

“Yang penting informasi harus terbuka, dan anggota TPID harus benar-benar saling berkomunikasi dengan intensif,” ucapnya.

Kemudian melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) yang berisi input dari pedagang, harus terus dipantau untuk melihat ada tidaknya tren-tren yang mulai menunjukkan gejala-gejala.

“Selanjutnya kita cocokkan juga dengan ketersediaan bahan pangan baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur,” terangnya.

Lebih lanjut Emil menilai, keberadaan TPID yang melibatkan BI dan berbagai elemen Pemprov, pemkab, pemkot menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa menjaga kelancaran distribusi barang yang ujungnya adalah pada pengendalian inflasi yang efektif dengan menerapkan strategi 4 K.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, menjelaskan, di Jawa Timur, TPID ada di beberapa kota dan kabupaten. Dimana memang kerjasama antar instansi yang tergabung di TPID tersebut sangat penting untuk mengendalikan inflasi.

“Pencapaian inflasi kita selama ini Alhamdulillah boleh dibilang menjadi role model bagi perekonomian nasional. Dimana Inflasi Jawa Timur selalu di bawah nasional dan pertumbuhan ekonominya selalu di atas nasional,” terangnya. TPID Jawa Timur juga selalu menjadi role model bagi TPID provinsi lainnya.

Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas karena Jatim memang didukung oleh karakteristik sebagai daerah surplus pangan yang besar selain bawang putih dan kedelai. Sehingga Jatim menjadi pilar pemasok sembako ke daerah lain khususnya ke daerah Timur Indonesia.

“Jadi jika Jatim inflasinya stabil, maka bisa menopang inflasi di daerah lain. Itulah sebabnya dalam dua tahun terakhir menjelang Ramadan, menteri perdagangan selalu memantau persiapan Jatim dalam memasok sembako ke daerah lain,” pungkasnya.