Pengelolaan Sampah Kota-Kota di Kaltim Belum Optimal

BALIKPAPAN – Pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan dan isu strategis kota-kota besar di Kalimantan Timur. Pengelolaan sampah di daerah-daerah tersebut masih belum optimal. Pengelolaan sampah, menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) lima tahun mendatang.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Meiliana, persampahan harus dikelola dengan baik. Sehingga dibutuhkan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang diikuti semua dearah se-Kaltim.

Kali ini, rakorda mengambil tema, Berdaulat Menuju Kaltim Bebas Sampah. “Tema ini sangat relevan dengan kondisi daerah kita. Sekarang ini, dimana telah terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Timur seperti peningkatan jumlah bencana banjir, meningkatnya pencemaran air, dan efek gas rumah kaca serta belum optimalnya penanganan persampahan, menjadi penyebab bagi penurunan kualitas lingkungan hidup,” ujar Sekda saat membuka Rakorda Lingkungan se-Kaltim 2019 di Balikpapan, Senin (18/2/2019).

Meiliana berharap, rakorda bisa menjadi sarana koordinasi saling terpadu dan berkesinambungan, antara pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota. Utamanya dalam pengelolaan lingkungan hidup. “Diharapkan rakorda dapat menghasilkan sinergitas, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam pengelolaan sampah yang telah menjadi isu strategis nasional,” tambahnya.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, sangat mendukung penuh kegiatan rakorda kebijakan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menjadi isu strategis, dan menjadi persoalan hampir semua daerah di Indonesia. “Kami juga minta semua pihak untuk bekerja sama dan mendukung Balikpapan menjadi percontohan pengelolaan sampah,” pintanya.

Salah satu tempat yang masih terjaga lingkungannya, namun juga menghadapi persoalan sampah adalah kawasan hutan lindung Sungai Wain.  “Karena itu jadikan sungai Wain berdaulat, dalam mendukung program provinsi Kaltim,” tukas Rizal Effendi.