PBB Didesak Ikut Redakan Ketegangan Pakistan-India

Pada Selasa (26/2), beberapa jet tempur India memasuki wilayah udara Pakistan untuk menyerang satu kamp JEM, dan New Delhi menyatakan telah menewaskan beberapa gerilyawan, tapi para pejabat Pakistan membantah pernyataan India itu. Pakistan telah melarang JEM sejak 2002.

“India mestinya menerima tawaran Pakistan untuk menyelidiki serangan tersebut di Pulma (di Negara Bagian Jammu dan Kashmir, India Utara), dengan menyediakan bukti mengenai keterlibatan Pakistan dalam peristiwa itu,” kata Al-Ahsan, sebagaimana dilaporkan Anadolu –yang dipantau di Jakarta, Kamis dini hari (28/2/2019). Ia merujuk kepada seruan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk memulai penyelidikan mengenai pemboman bunuh diri tersebut.

Ia mendesak PBB atau Mahkamah Pidana Internasional untuk menjadi penengah dalam kasus itu.

“Saya berharap Pakistan menahan diri dari aksi pembalasan dalam waktu dekat. Sebagaimana Perdana Menteri Imran Khan telah menawarkan kembali, saya berharap India mau menerima tawaran Pakistan bagi dialog,” tambah Al-Ahsan.

Meningkatnya ketegangan dan kemungkinan perang antara kedua negara pemilik nuklir tersebut juga akan mempengaruhi negara lain yang bertetangga, kata Profesor itu.

“Jika terjadi perang antara India dan Pakistan, itu bukan hanya mempengaruhi India dan Pakistan. Afghanistan, yang bersebelahan, juga akan menderita. Negara lain juga akan terpengaruh,” katanya.

“Mereka adalah negara nuklir. Anda tak bisa mengabaikan dampak dari energi nuklir, bom nuklir,” kata Al-Ahsan.

Sebagian Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya dengan mayoritas warganya Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan dan diklaim oleh kedua negara itu secara keseluruhan. Sebagian kecil wilayah Kashmir juga dikuasai oleh China.