PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, menjalin koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) pascabencana tsunami yang melanda Perairan Selat Sunda pada 22 Desember 2018.
“Kita terus menjalin kerja sama dengan BNPB agar penanganan pascabencana tsunami berjalan baik,” katanya saat dihubungi di Pandeglang, Minggu.
Pemkab Pandeglang juga melakukan verifikasi data dengan BNPB untuk pembangunan Huntara dan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana tsunami.
Karena itu, melalui koordinasi diharapkan penanganan pascabencana tsunami bisa secepatnya warga mengisi Huntara dan Huntap.
“Kami menerima laporan pembangunan Huntara yang sudah rampung sebanyak 12 unit,” katanya.
Menurut dia, Pemkab Pandeglang terus bergerak cepat dalam penanggulangan bencana tsunami yang dialami masyarakat pesisir Pandeglang.
Selain itu, mengusulkan hal-hal penting atas hilangnya sumber perekonomian masyarakat akibat bencana tsunami.
Para korban tsunami kehilangan aset warung, perahu hingga bangunan lain yang rusak.
“Kami berharap warga korban yang kehilangan sumber ekonomi mendapat bantuan dari kementerian maupun pemerintah provinsi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo, mengatakan, pihaknya sangat merespon berbagai masukan dalam rangka pemulihan bencana di Kabupaten Pandeglang.
Pembangunan Huntara diperkirakan membutuhkan waktu dua bulan seiring dengan peralihan masa darurat bencana menjadi masa transisi pemulihan.
Selama masa transisi pemulihan ini tentu akan dibangun Huntara. “Kita mengapresiasi Bupati Pandeglang menjalin koordinasi dengan Kementerian dan BNPB,” katanya. (Ant)