BPBD Kota Malang Targetkan 22 Kelurahan Tangguh Bencana

MALANG – Indonesia selama ini menjadi kawasan rawan gempa bumi, karena berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yakni lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Selain gempa bumi, bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, menjadi bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Karenanya, masyarakat membutuhkan pengetahuan yang mumpuni dalam mitigasi bencana, untuk meminimalisir dampak bencana, termasuk jatuhnya korban jiwa.

Kepala seksi pencegahan bidang PK Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Malang, Ir.Indra Gita, MM., menyebutkan, hingga sekarang kesadaran masyarakat terhadap bencana masih sangat kurang.

Untuk itu, pihaknya tengah mengupayakan membentuk kelurahan tangguh bencana, dengan harapan agar masyarakat bisa sadar dan mau terlibat, tidak hanya pada saat terjadi bencana, tetapi juga pada saat sebelum bencana.

“Dulu sebelum 2007, konsepnya adalah pada saat terjadi bencana baru bergerak. Sekarang tidak, sesuai UU nomor 24 tahun 2007, manajemen bencana dimulai dari prabencana sampai dengan pascabencana,” jelasnya, usai memberikan materi dalam seminar ‘Mitigasi Bencana Lahirkan Generasi Radar Bencana’ di Aula Fakultas Ilmu Sosial  (FIS) Universitas Negeri Malang, Minggu (17/2/2019).

Disampaikan Indra, dari 57 kelurahan yang ada di kota Malang, sampai 2019 ditargetkan bisa terbentuk 22 kelurahan tangguh bencana, yang dibiayai oleh APBD. Di samping itu, juga ada kelurahan tangguh mandiri, yang dananya berasal dari masyarakat sendiri.

“Setidaknya hingga sekarang sudah terdapat empat kelurahan tangguh mandiri, yakni kelurahan Samaan, Bunul, Tulusrejo dan kelurahan Sawojajar,” sebutnya.

Harapannya, lima tahun ke depan diharapkan 57 kelurahan yang ada di kota Malang sudah menjadi kelurahan tangguh.

Disebutkan, terdapat enam indikator kelurahan tangguh bencana, yakni dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Lurah tentang kelurahan tangguh bencana, terbentuknya organisasi kelurahan tangguh bencana itu sendiri.

Selanjutnya, adanya relawan tangguh bencana dari warga kelurahan itu sendiri, adanya forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

“Kemudian masyarakat bisa membuat peta analisa bencana, dalam arti potensi bencana apa saja yang sering terjadi di daerah tersebut dan masyarakat juga harus membentuk peta jalur evakuasi,” terangnya.

Lebih lanjut, menurut Indra, peran perguruan tinggi juga sangat diperlukan untuk turun langsung ke masyakat, agar ikut membantu membentuk dan meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat nantinya bisa lebih peduli dan tangguh terhadap bencana.

“Harapan kami, semua pihak termasuk civitas akademika, dan dunia usaha juga ikut terlibat untuk membentuk kelurahan tangguh,” ujarnya.

Pihaknya berharap, bukan hanya di atas kertas saja, tapi mereka bisa langsung terjun ke lapangan untuk melakukan simulasi bencana. Karena dengan simulasi bencana, insting atau naluri masyarakat akan terlatih.

Indra kembali menegaskan, BPBD sangat mengharapkan bantuan dari swasta maupu perguruan tinggi, untuk bersama-sama ikut membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang tangguh bencana.

“Kami harapkan, ada program satu perguruan tinggi di kota Malang membina satu kelurahan, agar menjadi kelurahan tangguh,” harapnya.

Sementara itu, ketua pusat studi kebumian iklim ITS 2012-2016, Dr. Amien Widodo, M.Si, menyebutkan, bencana merupakan bagian dari dinamika kejadian alam yang harus ada, yang sudah terjadi sebelum manusia ada, termasuk gempa.

Menurutnya, gempa sendiri sebagai konsekuensi dari bergeraknya magma di dalam bumi yang menimbulkan pergerakan lempeng yang menghasilkan gempa-gempa tersebut.

“Magma di dalam bumi harus terus bergerak, agar bumi memiliki perlindungan gelombang elektromagnetik yang menyelimuti bumi. Gelombang elektromagnetik berfungsi untuk menahan serangan radiasi matahari,” ungkapnya.

“Karena itu, menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah tidak boleh lagi kaget dengan gempa, karena gempa sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.