Keterlibatan Aktif Pemda dalam Pantau Iklim, Penting

JAKARTA — Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemantau iklim Indonesia, Klimatologi pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membutuhkan beberapa perangkat, dan keterlibatan semua pihak untuk menghasilkan analisa yang akurat dan menjaga iklim Indonesia.

“Harus dipahami bahwa setiap analisa membutuhkan data yang akurat. Karena itu kita memiliki pos-pos Klimatologi yang tersebar di wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Drs. Herizal M. Si, di Gedung B Lt. 3 Kemayoran Jakarta, Senin (31/12/2018).

Herizal menyatakan hingga saat ini, BMKG memiliki 6.000 pos pengamatan hujan manual selain pos Klimatologi dan pos Meteorologi di seluruh Indonesia.

“Pos-pos ini tersebar baru di 27 provinsi. Masih ada 7 provinsi yang belum memiliki pos pemantauan. Ini tentunya belum cukup untuk melakukan pencatatan yang maksimal. Idealnya, harus ada satu pos pengamatan hujan manual di setiap desa,” ujar Herizal.

Kebutuhan pos pengamatan hujan di setiap desa ini adalah karena Indonesia memiliki 342 zona musim.

“Bisa saja dalam satu kecamatan memiliki kecenderungan iklim yang berbeda. Karena itu kita membutuhkan pos-pos ini untuk memberikan data yang akurat. Contohnya di Jakarta saja. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan kemarin memulai awal musim hujan lebih dahulu dibandingkan Jakarta Utara dan Jakarta Timur,” papar Herizal.

Perangkat yang mengikuti perkembangan teknologi dinyatakan Herizal sebagai hal yang juga dibutuhkan. Sama pentingnya dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pemantauan iklim.

“Dari semua pos yang ada, alatnya memang berasal dari BMKG. Tapi untuk operatornya, kita bekerja sama dengan K/L dan masyarakat sekitar. Kita sangat mengharapkan sinergisitas dari pemda untuk terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan iklim ini dan juga untuk menjaga agar iklim tidak naik,” ujarnya.

Keterlibatan semua pihak menurut Herizal akan lebih memudahkan dalam mengedukasi masyarakat terkait iklim dan perubahannya.

“Masyarakat kita harus diberi edukasi agar menyadari bahwa iklim Indonesia sudah banyak berubah pada beberapa tahun belakangan ini,” tandanya.

Menurut data, kenaikan suhu sudah terjadi di seluruh Indonesia, dengan Jakarta sebagai daerah yang memiliki kenaikan suhu tertinggi yaitu 0,89 derajat. “Dan ini akan terus meningkat jika masyarakat dan pemda tidak mau terlibat aktif,” tegas Herizal.

Selain karena suhu global sudah mengalami peningkatan selama 100 tahun terakhir yaitu 1,1 derajat, Indonesia juga termasuk salah satu dari negara yang meratifikasi Paris Agreement. Yaitu kebijakan untuk menahan laju suhu agar tidak naik lebih dari 2 derajat.

“Fungsi kita adalah untuk memonitoring NDC. Tentunya dengan disertai dengan edukasi-edukasi bagaimana menjaga ambang batas NDC ini. Mengapa ini penting? Karena jika tidak dikendalikan maka akan menciptakan pergeseran musim yang semakin susah untuk diprediksikan,” pungkas Herizal.