GAPKI Meminta Kampanye Hitam Sawit Dilawan

PALEMBANG – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Provinsi Sumatera Selatan, meminta semua pihak bekerja sama dan bersinergi melawan kampanye hitam. Terutama kampanye hitam dari negara-negara Uni Eropa, terhadap produk ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia.

Ketua Gapki Sumsel, Harry Hartanto, mengatakan, jika kampanye hitam terus terjadi, maka lambat laun dipastikan akan mempengaruhi harga di tingkat petani.Tujuan dari kampanye hitam tersebut, tidak lain agar produk sawit Indonesia tidak masuk ke negara mereka (negara di Eropa). Hal itu dilakukan, karena mereka ingin menjual produk sendiri, yakni biji matahari dan minyak kedelai. “Jika ini berhasil, maka akan terjadi pengurangan serapan di pasar internasional, dan ini bakal berdampak ke petani kita,” kata Harry, Jumat (11/1/2019).

Data Kemendag menunjukkan, Indonesia adalah pemasok utama kebutuhan CPO ke Eropa. Setiap tahun rata-rata ekspor CPO Indonesia ke Eropa mencapai 3,5 juta ton. Sedangkan kebutuhan CPO Eropa mencapai 6,3 juta ton. Malaysia berada di tempat kedua, dengan nilai ekspor mencapai 1,5 juta ton. Jika pengurangan serapan terjadi, maka dapat mengancam ketahanan ekonomi nasional. Perkebunan sawit di Indonesia, sebagian besar dimiliki rakyat.

Selain itu, ekspor minyak sawit terbukti telah memberikan sumbangan terbesar kepada devisa negara. Oleh karena itu, Harry mengajak, semua pihak untuk melawan kampanye hitam negara-negara Eropa, yang dilakukan melalui Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

“Pemerintah harus mengambil langkah strategis terkait persoalan ini, tidak boleh diam saja karena kampanye hitam ini terus saja berlanjut. Padahal, ini murni perang dagang, tidak ada hubungannya dengan produk sawit karena berdasarkan penelitian justru minyak sawit juga baik untuk kesehatan,” kata Dia.

Potensi Indonesia untuk menghasilkan minyak nabati tersebut, menjadi ancaman tersendiri bagi negara-negara di Eropa. Karena Indonesia, mampu menjadi penyuplai utama kebutuhan di Eropa. Sementara, Eropa, tidak bisa berbuat banyak, karena sawit jauh memiliki keungulan dibandingkan biji matahari dan kedelai. Dalam satu hektare perkebunan sawit, bisa menghasilkan 8 ton minyak sawit per tahun. Sementara untuk biji matahari, hanya 0,3 ton per tahun.

Oleh karena itu, tidak heran jika dimunculkan isu-isu berbau kampanye hitam, seperti produk yang tidak aman untuk kesehatan, merusak lingkungan, hingga pengeksploitasian tenaga kerja anak-anak. “Ini semua tidak benar, coba bayangkan jika menanam biji matahari, artinya lebih banyak lagi hutan yang mereka babat. Soal standarisasi, Indonesia juga sudah menerapkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang sudah diakui secara internasional,” tuturnya.

Indonesia memang sangat terusik dengan gencarnya kampanye hitam yang terus dilakukan oleh negara-negara Eropa. Hal itu dilakukan, mempertimbangkan adanya kepentingan terhadap komoditas tersebut, mengingat keberadaanya memberi kontribusi nilai ekspor sebesar Rp240 triliun setiap tahun.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, pada tingkat diplomasi mengatakan, Indonesia telah menggandeng Malaysia untuk melawan kampanye hitam tersebut. Selain itu, Delegasi Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pada November tahun lalu, kembali minta Uni Eropa (UE) untuk menghentikan pelabelan produk bebas minyak sawit secara sukarela, karena diskriminatif dan hanya menguntungkan salah satu pihak. (Ant)