Menteri Basuki: Infrastruktur Pilihan Logis Kejar Ketertinggalan

YOGYAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah selama periode 2015-2018 merupakan pilihan logis untuk mengejar ketertinggalan daya saing infrastruktur Indonesia.

“Mengingat daya saing infrastruktur Indonesia yang rendah dibanding banyak negara lain, prioritas pembangunan infrastruktur merupakan sebuah pilihan logis,” kata Menteri Basuki saat menyampaikan orasi sebagai penerima anugerah Hamengku Buwono IX Award 2018 dari Universitas Gadjah Mada di Pagelaran Keraton Ngayogyakarta, Rabu malam (19/12/2018).

Menurut dia, pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah melalui 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan didukung baik melalui APBN, BUMN, maupun pihak swasta sebagai mitra.

Proyek tersebut, menurut dia, antara lain 64 ruas tol, 51 bendungan, 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), 7 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Program Satu Juta Rumah.

Ia mengatakan dalam kurun empat tahun terakhir (2015-2018) percepatan pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan pemerintahan saat ini secara lebih merata.

“(Pembangunan infrastruktur) Tidak hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali, tetapi di seluruh Indonesia,” kata Basuki dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-69 UGM yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, serta Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X.

Keseriusan pemerintaha Presiden Jokowi untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, menurut dia, antara lain telah diupayakan dengan mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya menjadi belanja modal yang kemudian difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.