Iklan di Luar Jadwal, Dominasi Pelanggaran Kampanye di Bekasi

BEKASI – Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat pelanggaran Pemilu Legislatif (Pileg), di wilayahnya didominasi oleh kampanye di luar jadwal.

“Bawaslu sudah mencatat delapan kasus pelanggaran kampanye di luar jadwal, seperti beriklan di media cetak, baik koran atau tabloid,” kata Komisioner Bawaslu, M. Iqbal Al-Islami, Divisi Hukum dan Data Informasi, Sabtu, (1/12/2018).

Dikatakan, seluruh caleg atau pun partai politik yang melakukan kampanye untuk pencitraan diri melalui media cetak, sudah dilakukan pemanggilan guna dilakukan proses pengumpulan keterangan dan bukti, untuk diserahkan ke Sentra Gakkumdu.

Sesuai pasal 276 ayat 2, peserta pemilu diperbolehkan berkampanye dimedia baik cetak elektronik dan lainya dapat dilakukan 21 hari menjelang hari ‘H’ pencoblosan. Tahapan tersebut dimulai sejak 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Menurut Iqbal, sanksi pelanggaran kampanye di luar jadwal, jika terbukti sesuai Pasal 492, UU No.7/2017, berbunyi: ‘setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 276 ayat 2, kurungan maksimal 1 tahun dan denda Rp12 juta.

“Dari proses pemanggilan terhadap beberapa caleg atau pun parpol yang melakukan kampanye di media di luar jadwal, rata-rata mengaku tidak mengetahui ternyata sudah ada iklan,” jelas Iqbal.

Bawaslu sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa caleg dan partai politik, pada beberapa hari terakhir ini. Pelanggaran kampanye di luar jadwal di Kota Bekasi, imbuh Iqbal, seperti pemasangan iklan oleh partai politik dengan memuat foto, nama caleg, nomor urut yang berisikan semua caleg partai di daerah pemilihan setiap dapil.

Bawaslu juga menemukan pemasangan iklan pencitraan diri di koran maupun tabloid secara perorangan oleh caleg tertentu, yang mengenalkan diri berisikan konten nomor urut, dapil dan tagline.

“Semua pelanggaran kampanye di luar jadwal tersebut merupakan hasil temuan Bawaslu. Jika kajian memenuhi unsur, maka proses selanjutnya di Gakkumdu,” tukas Iqbal.

Bawaslu, imbuh Iqbal, dalam memproses pelanggaran kampanye, mengedepankan asas keadilan dan praduga tak bersalah. Namun, dia memastikan semua pelanggaran akan diproses dan sudah ada yang dilimpahkan ke sentra Gakkumdu.

Bawaslu maupun kejaksaan dalam melakukan proses pelanggaran kampanye harus bekerja cepat, karena waktunya hanya 14 hari di Bawaslu dan 14 hari di kepolisian.

“Semuanya masih dalam proses. Kasus sudah ada pelimpahan di kejaksaan, dan ada yang masih proses penyidikan Polres Metro Bekasi Kota. Tinggal ada bebrapa berkas yang harus dipenuhi untuk dilimpahkan di kejaksaan,” pungkasnya.