Partisipasi Perempuan dalam Politik Kebangsaan, Hak Konstitusional-Demokrasi

YOGYAKARTA — Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof R Siti Zuhro, menyebut kehadiran perempuan dalam politik kebangsaan penting di tengah munculnya arus politik yang hendak merusak persatuan dalam berbangsa dan bernegara.

“Partisipasi perempuan dalam politik kebangsaan merupakan konsekuensi logis dari hak konstitusional dan demokrasinya sebagai warga negara,” katanya pada seminar internasional bertema “Peran Perempuan dalam Pendidikan dan Politik Kebangsaan” di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Minggu (25/11/2018).

Menurut dia, dalam jumlah populasi yang relatif sama dengan laki-laki, perempuan adalah aset negara yang harus diberi tempat yang sejajar. Jumlah penduduk Indonesia pada 2018 sebanyak 265 juta jiwa terdiri atas 133,17 juta jiwa laki-laki atau 50,23 persen dan 131,88 juta jiwa perempuan (49,77 persen).

Atas dasar itu, kaum perempuan harus membangun kekuatan politik kebangsaan sebagai ekspresi keberpihakannya pada kepentingan umat. Perjuangan perempuan di dunia publik memiliki sejarah panjang, dan representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut.

“Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, bisa menjadi indikator rendahnya peran perempuan di partai politik,” kata Siti Zuhro.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini, mengatakan Madrasah Mu’allimin-Mu’allimat menempati posisi yang sangat historis dan menjadi fondasi gerakan Muhammadiyah dan Aisyiyah pada awal berdirinya tahun 1918, tepat satu tahun setelah berdirinya Aisyiyah pada 1917.

“Kami sampaikan selamat kepada Mu’allimin-Mu’allimat yang telah berusia 100 tahun. Kami gembira dan bangga Madrasah Mu’allimin dan Mu’allimat sudah semakin menampakkan kehadirannya dalam menuju dua abad,” kata Noordjannah.