Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik/ Foto: Turmuzi
MATARAM – Keberadaan dana program Corporate Social Responsibility (CSR), yang diberikan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat, diharapkan bisa diarahkan hal produktif, bukan konsumtif.
“Salah satunya diarahkan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial di tengah masyarakat,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, di Mataram, Kamis (1/11/2018).
Menurutnya, selama ini penyaluran dana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan seringkali lebih banyak disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk program jangka pendek dan sifatnya lebih konsumtif.
Padahal, katanya, kalau dana yang ada bisa dimaksimalkan untuk hal produktif seperti pemberian dana pendidikan bagi anak jalanan, pembinaan dan pengembangan kelompok usaha, jauh akan lebih bermanfaat dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat secara berkelanjutan.
“Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholders, pelaku usaha yang ada untuk meningkatkan pemahaman tentang pola pengembangan program,” katanya.
Meningkatkan kerja sama program dengan pilar-pilar sosial dunia usaha, badan usaha, bahkan forum CSR sektor pemerintah daerah tentang memberikan pelayanan berbasis kewirausahaan.
“Peran organisasi perempuan, organisasi sosial, merupakan bidang garapan kami dalam rangka membantu gubernur menuntaskan permasalahan sosial, termasuk penanganan permasalahan ketahanan keluarga,” katanya.
Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptaraini Widyawati, berharap, penetapan program ke depannya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah akan mendukung setiap program kesejahteraan sosial yang ada.
“Data sebelumnya, sebanyak 732 jiwa belum sejahtera di NTB, karena bencana kemarin diperkirakan mencapai satu juta jiwa itulah yang menjadi PR pemerintah saat ini,” ungkapnya.