Alokasikan Anggaran Irigasi Kulon Progo Tahun Depan Rp22,967 Miliar
KULON PROGO – Pemkab Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalokasikan anggaran pembangunan jaringan irigasi di 2019 mencapai Rp22,967 miliar. Kebijakan tersebut, untuk mendukung program swasembada pangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo, Gusdi Hartono, mengatakan, alokasi anggaran irigasi di 2019 sangat tinggi. Tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran irigasi di Kulon Progo hanya Rp3 miliar sampai Rp5 miliar per tahun.
“Program pemerintah pusat itu pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan irigasi, itu sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan pembangunan irigasi, diharapkan petani dapat menanam tepat waktu, dan ketersediaan pangan bisa tercukupi. Untuk itu, anggaran irigasi dinaikkan,” kata Gusdi, Senin (19/11/2018).
Pembangunan jaringan irigasi tersebut, diyakini, mampu menjawab persoalan pengairan di Kulon Progo. Saat ini, pemkab sedang menggalakan program cetak sawah baru di Kecamatan Nanggulan dan Pengasih. Upaya tersebut, untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, sehingga perlu adanya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi. “Alokasi anggaran untuk irigasi ini, juga dimaksudkan untuk mendukung cetak sawah baru,” tandasnya.
Gusdi menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan jaringan irigasi baik tersier dan sekunder, yang ada di Kulon Progo, sangat berdampak pada pola tanam. Saat ini petani di Kulon Progo, menerapakan pola tanam, padi-padi-palawija.
Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo, Muhtarom Asrori, mengatakan, dalam program cetak sawah baru, dilakukan di Pedukuhan Donomerto, Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan. Pemkab perlu menindaklanjuti program tersebut, dengan membangun infrastruktur penunjang, antara lain saluran irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur lain yang dibutuhkan. “Kalau tidak, dikhawatirkan sawah tersebut akan kurang produktif, atau malah tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan,” katanya.
Penambahan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran cukup besar. Namun, mengingat kebutuhan daerah untuk menjaga ketersediaan pangan, hal itu harus dilakukan. “Cetak sawah baru, akan menjadi pengganti dari berkurangnya lahan sawah akibat adanya mega proyek. Oleh karenanya, perlu diupayakan agar lahan tersebut efektif dan produktif,” tandas Muhtarom. (Ant)