Luhut Berharap Forum AIS Hasilkan Solusi Cerdas dan Inovatif

BALI – Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan,  mengatakan, Fotrum Archipelagic and Island States (AIS) Forum atau Forum Negara-negara Pulau dan Kepulauan, merupakan kendaraan bagi banyak pihak, untuk mengatasi perubahan iklim, kunci dan kebutuhan pembangunan maritim bagi para anggotanya.

“Semangat kerja sama yang terbukti dalam persiapan ini akan menjadi lebih penting, karena Forum AIS membahas tantangan bersama. Isu-isu yang dihadapi negara pulau dan kepulauan tidak mengenal perbatasan. Perubahan iklim, bencana alam, polusi, dan limbah laut merupakan ancaman umum, dan hal-hal tersebut membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan keadaan negara-negara kita yang unik,” ujar Menko Luhut, saat mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dan perwakilan dari negara-negara peserta Forum AIS, di sela acara Our Ocean Conference di Bali, Senin (29/10/2018).

Menko Luhut mengharapkan, Forum AIS dapat mengkatalisasi pemikiran inovatif dan membantu menghasilkan solusi cerdas dan inovatif dari para anggotanya.

Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang adalah aksi global, karena kita dituntut lebih tanggap, cepat, bahkan kreatif menghadapi situasi seperti sekarang ini. Ia mencontohkan, adanya pembiayaan Green Sukuk yang diterbitkan pemerintah Indonesia bersama UNDP (United Nations Development Program) bisa membantu Indonesia mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan.

“Model Blended Finance (pembiayaan campuran) adalah salah satunya. Kami telah meluncurkan Indonesia SDG One, yang bertujuan untuk menghasilkan lebih dari dua miliar USD pendanaan untuk proyek-proyek yang terkait dengan SDG. Menurut kami, bantuan gabungan global yang tersedia saat ini, untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah sekitar USD 150 miliar, sementara yang dibutuhkan mendekati 9 triliun dolar. Karena itulah masih banyak yang harus kita lakukan,” katanya.

Menko Luhut juga mengatakan, tahun depan pihaknya berencana mempertemukan para pemangku kepentingan dari seluruh masyarakat, untuk membangun jaringan antara startup, akademisi, pemimpin bisnis, mahasiswa, wirausahawan muda, dan masyarakat sipil, dengan demikian diharapkan banyak ide yang didapat untuk menghadapi tantangan tersebut.

Para pejabat dari 20 negara telah melakukan pertemuan-pertemuan menjelang dilaksanakannya Forum Negara Pulau dan Kepulauan tersebut. Partisipan AIS jumlahnya mencapai 46 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Palau, Maurutius, Saint dan Nevis, Selandia Baru, dan Inggris, hampir mencakup seluruh negara kepulauan yang ada di dunia.

Pertemuan tingkat pejabat tinggi ke-3 AIS di Manado, Sulawesi Utara, yang direncanakan digelar pada 1-2 November 2018, merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Program (UNDP).

“Inisiatif ini penting dan cukup mendesak, karena ekonomi kelautan adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim, dan dampaknya terlihat pada negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia, terlepas dari ukuran, lokasi, atau pembangunan. Suhu perubahan dari Arus Teluk di Atlantik memiliki penyebab yang sama dengan naiknya permukaan laut, yang mempengaruhi negara-negara pulau di Pasifik. Semua negara bagian di negara ini berperan dalam perdagangan ikan global senilai 153,5 miliar dolar. Industri tersebut, dan industri kelautan lainnya, akan menghadapi tekanan yang meningkat. Untuk itulah kita semua harus bertindak cepat dan tanggap,” ujar Christophe Bahuet, Direktur UNDP di Indonesia.

Mr. Bahuet mengatakan, Forum ini adalah kesempatan bagi semua pihak untuk memanfaatkan alat-alat inovatif dalam pembiayaan pembangunan, dan UNDP Indonesia berkomitmen untuk menemukan cara-cara baru untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan.

Pertemuan ini dihadiri oleh utusan dari 14 negara peserta, antara lain Presiden Palau-Tommy Remengesau, Menteri Perikanan Fiji-Semmy Korollavesau, Sekjen Kementerian Luar Negeri Federasi Micronesia, Menteri Ekonomi Kelautan-Mauritius Premdut Koonjoo, serta utusan dari Selandia Baru-Bahrain, Timor Leste, Singapura, Irlandia, dan lainnya.

Para utusan negara-negara peserta menyambut baik akan rencana diadakannya deklarasi bersama di Manado, dan berharap hasil konferensi tersebut bisa membantu mereka mengadapi tantangan alam, seperti perubahan iklim.

Luhut mengatakan pula, jika membicarakan kerentanan dalam menghadapai perubahan iklim, Indonesia bisa dikatakan sebagai laboratorium bencana alam.

Tahun lalu, kata Luhut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 1589 bencana alam di seluruh Indonesia. Sejak Juli 2018, tercatat 289 kebakaran, kekeringan, angin puyuh, banjir, gempa bumi dan letusan dalam satu bulan itu. Karena perubahan iklim mempercepat laju bencana alam, mungkin saja jumlah dan biaya dari peristiwa ini, meningkat.

“Karenanya, negara-negara pulau dan negara kepulauan diharapkan bisa duduk bersama-sama, dan mencari solusi yang disesuaikan dengan tantangan negara-negara yang unik ini. Ini bisa menjadi tempat untuk menghasilkan ide-ide baru, dikumpulkannya sumber daya bersama, dan mempertemukan persamaan kita,” pungkas Luhut. (Ist)