Jumlah RTLH di NTB Banyak

MATARAM – Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih tergolong cukup banyak. Sebagian masyarakat di NTB, sampai sekarang masih ada yang tinggal RTLH.

Data Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, RTLH di NTB tersebar di seluruh kabupaten kota. Jumlahnya mencapai 239 ribu unit. Dari jumlah tersebut, Pemda NTB hanya mampu menangani 10 ribu sampai 15 ribu unit. “Karena itulah untuk membantu menanganinya, selain pemerintah, pihak swasta juga diminta bisa ikut berkontribusi,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Rabu (31/10/2018).

RTLH merupakan salah satu pekerjaan rumah bersama, yang membutuhkan penanganan segera, dan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Butuh komitmen seluruh komponen masyarakat, pihak swasta hingga komunitas-komunitas mandiri, yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat.

Berbicara tentang penuntasan RTLH, Sitti Rohmi menyebut, akan sulit habis. Persoalan permukiman tersebut, tidak hanya terjadi di NTB. Daerah lain maupun kota-kota besar lain di Indonesia juga menghadapinya. “Meski demikian, dengan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, diharapkan persoalan tersebut perlahan bisa dituntaskan” tandasnya.

Rohmi menyebut, layak tidaknya sebuah rumah, tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan sebuah keluarga. Fenomena yang terjadi di masyarakat, seringkali ditemukan rumah memang kelihatan sederhana, bahkan tampak tidak layak, tapi jumlah hewan ternak peliharaan mencapai puluhan ekor.  “Pola pikir seperti ini yang perlu sama-sama diubah. Bagaimana agar setiap orang dapat menyadari pentingnya rumah yang layak, dan sehat,” jelasnya.

NTB saat ini juga sedang diuji, dengan bencana gempa bumi. Dampaknya, dialami 212.593 unit rumah warga, dimana hasil pendataan dan verifikasi, yang mengalami rusak berat ada 74.092 unit. Melalui koordinasi melibatkan seluruh kabupaten dan kota, diharapkan dapat mempermudah Dinas Perumahan dan Pemukiman, mengupayakan sinkronisasi data.

Direktur Perumahan Swadaya Direktorat Perumahan, Ir. Raden Johny Fajar Sopian Subrata, menyampaikan, telah digelar rapat koordinasi, sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan, dan evaluasi penanganan RTLH. Hal itu, untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di NTB.

“Masalah RTLH di tingkat Nasional angkanya saat ini mencapai 3,4 juta rumah. Datanya, bisa jadi bisa bertambah lagi. Ini menjadi PR bersama. Dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, tidak hanya yang bersumber dari APBN namun juga dari dan APBD, dan Baznas, penangan RTLH diharapkan lebih maksimal,” pungkasnya.