Hindari Konflik, Surabaya Gunakan Peta Tunggal Pertanahan

SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertahanan I dan II Surabaya, Jatim, sepakat menggunakan peta tunggal di daerah tersebut, untuk menghindari konflik polemik pertanahan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, dalam setahun terakhir, penggunaan peta tersebut telah dilakukan pemkot, untuk keperluan perizinan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR). “Namun, masih ditemukan beberapa titik koordinat tanah yang tidak sesuai dengan pihak BPN. Akibatnya, rawan muncul adanya polemik dan klaim lahan,” katanya, Selasa (9/10/2018).

Untuk menghindari polemik pertanahan, Pemkot Surabaya bersama BPN akan menggunakan peta tunggal. Adapun fungsi peta dalam sebuah perencanaan pembangunan sangat vital, karena digunakan sebagai dasar sejumlah kebijakan seperti, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengukuran persil, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berbagai perizinan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR).

“Sekarang kita, kalau satu persil tanah itu sudah ada titik koordinatnya. Jadi itu penggunaan peta tunggal akan memperkecil peluang kesalahan ukuran, terus letak tempatnya,” ujarnya.

Pemerintah Kota Surabaya sudah menandatangani kerja sama penggunaan peta tunggal pertanahan, dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertahanan I dan II di Balai Kota Surabaya, Jumat (5/10/2018). “Sekarang petanya satu. Jadi semua pakai peta yang sama. Jadi BPN pakai peta yang sama. Sebetulnya itu tujuannya (untuk menyamakan koordinat),” tambahnya.

Wali Kota Risma menegaskan, dulu ada beberapa pihak tertentu dengan mudah mengklaim kepemilikan lahan. Hal itu disebabkan, adanya perbedaan titik koordinat antara peta tanah milik BPN dan Pemkot Surabaya.Ke depannya, penggunaan peta tunggal akan menjadi dasar acuan penyelamatan aset Pemkot Surabaya.

Risma menyebut, hingga saat ini banyak aset Pemkot Surabaya yang mengalami sengketa namun telah tuntas diselesaikan bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan BPN. Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini optimistis, penggunaan peta tunggal tersebut, akan semakin mendukung progres penyelamatan aset pemkot.

Hingga saat ini, penyelamatan aset Pemkot Surabaya menunjukkan hal yang signifikan. Kini, beberapa aset pemkot sudah tersertifikasi. “Dulu awal saya menjabat masih empat persen yang tersertifikasi. Namun saat ini sudah mencapai 60 persen,” pungkasnya. (Ant)