Gubernur NTB: Keamanan Bagi TKI Harus Dipastikan

MATARAM – Salah satu persoalan yang kerap dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, adalah masalah keamanan dan kesejahteraan selama bekerja.

“Karena itu, sebelum pemberangkatan dan penempatan TKI di luar negeri dilakukan, jaminan keamanan dan kesejahteraan TKI harus dipastikan,” kata Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, di Mataram, Selasa (30/10/2018).

Guna memastikan hal tersebut, ia meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), untuk melakukan pengawasan, supaya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di NTB menjamin hal tersebut.

Termasuk terus berupaya mendorong masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri senantiasa melalui jalur legal, bukan melalui jalur ilegal atau nonprosedural.

“Selama ini, banyak masyarakat NTB yang masih berangkat bekerja sebagai TKI ke luar negeri melalui jalur nonprosedural, sehingga kerap mengalami kekerasan, bahkan tidak jarang berakhir dengan kematian, termasuk pemberian gaji tidak jelas,” katanya.

Lebih lanjut, Zul menambahkan, untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan TKI di luar negeri, Pemda NTB juga berupaya mewujudkannnya melalui kerja sama dengan sejumlah negara tujuan, seperti yang dilakukan dengan pemerintah Jepang baru-baru ini.

Zul memastikan akan senantiasa mendukung apa saja yang dibutuhkan Perusahaan Jepang dalam kerjasama bidang tenaga kerja, selama keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang diberangkatkan sebagai TKI, terjamin

“Jaminan keamanan dimaksud, baik menyangkut jaminan dalam bentuk asuransi kerja maupun sistem pengupahan yang layak,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans NTB, Wildan, juga meminta kepada masyarakat, bahwa untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang heNdak bekerja sebagai TKI ke luar NTB, baik prapenempatan, pemberangkatan hingga penempatan kerja tetap aman, harus melalui jalur legal.

Di samping itu, melalui kerja sama langsung dengan sejumlah negara penempatan kerja, Pemprov NTB berupaya sebanyak mungkin, mengirim tenaga-tenaga kerja yang memiliki skill dan keterampilan, yang mampu bekerja di sektor formal, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja.