Wagub NTT Minta Masyarakat Pahami Kebijakan Moratorium TKI

MAUMERE – Pernyataan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang disampaikan oleh gubernur NTT yang baru dilantik 5 September 2018 lalu, Viktor Laiskodat, jangan disalahtafsirkan. Sebab pemerintah provinsi akan melakukan berbagai langkah agar TKI bisa kembali dan bekerja di kampung halaman.

“Jangan salah tafsir soal moratorium TKI. Dalam waktu 2 minggu ke depan saya akan ke Malaysia dan saya sudah menelepon duta besar Indoensia di Malaysia, tolong inventarisir masyarakat NTT yang jadi TKI di Malaysia berapa orang,” sebut wakil gubernur NTT, Yosef Nae Soi, Sabtu (8/9/2018).

Disebutkan Yosef, para TKI di Malaysia tersebut, sangat rajin dan banyak yang bekerja di perkebunan sawit. Mereka yang sudah ahli tidak dibawa dan dipekerjakan di NTT saja.

“Kita cari modal dan beri ke mereka agar bisa bertani. Teman saya pengusaha banyak dan kita minta mereka dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar bisa membantu modal para TKI tersebut,” ungkapnya.

Namun, semua itu, tegas Yosef bisa dilakukan asal gubernur dan wakil gubernur NTT, jangan korupsi dan kepala-kepala dinas juga jangan melakukan koruspi agar dana yang ada, baik di APBD maupun CSR, bisa dipergunakan untuk modal usaha masyarakat.

“Kepala dinas–kepala dinas jangan koruspi karena begitu korupsi besok saya akan pecat. Kalau tidak ada uang minta di gubernur dan wakil gubernur kami akan kasih uang,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma) Gabriel Goa menyebutkan, sebaiknya gubernur dan wakil gubernur NTT yang baru dilantik jangan buru-buru melaksanakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.