Sudah Selayaknya Pendidikan Antikorupsi Dilakukan Sejak Dini

MALANG – Pendidikan hukum, khususnya terkait korupsi, sudah selayaknya diterapkan sejak dini kepada generasi muda, dalam upaya pencegahan korupsi yang semakin marak terjadi.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Dr. Rachmad Syafa’at, SH., M.Si., mengatakan, konsep dan ruang lingkup korupsi semakin hari terus berkembang. Jika dulu korupsi hanya yang bersifat merugikan negara, tapi sekarang mulai berkembang. Gratifikasi atau pemberian hadiah yang dulu tidak masuk dalam kategori korupsi, sekarang sudah termasuk korupsi.

“Karena hadiah yang diberikan itu tidak cuma-cuma, tapi si pemberi pasti mengharapkan timbal balik atau keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya, mendapatkan perizinan terkait proyek, atau mungkin ingin mendapatkan jabatan tertentu maupun fasilitas tertentu,” ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya di gedung FH UB, Kamis (6/9/2018).

Dikatakan Rachmad, ke depan ruang lingkup korupsi tidak hanya berhenti di situ saja. Saat ini yang perlu diperhatikan adalah korupsi di sektor publik. Contoh sederhananya adalah jembatan runtuh.

“Misalnya, jembatan yang seharusnya bisa bertahan hingga 100 tahun, tapi dalam tiga tahun sudah runtuh, itu pasti ada faktor korupsi di dalamnya,” ujarnya.

Untuk itu, diperlukan adanya audit tentang suap atau hadiah, termasuk pemberian perizinan.

Menurut Rachmad, dengan semakin berkembangnya ruang lingkup korupsi dan banyaknya kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini, maka diperlukan pendidikan pencegahan korupsi sejak dini bagi generasi muda, utamanya bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum. Mahasiswa hukum ke depan akan menjadi penegak hukum, maka agar perilaku korupnya ketika nanti menjadi penegak hukum tidak terjadi, maka harus dididik dulu.

“Terkadang ketika masih menjadi mahasiswa, mereka bisa berteriak-teriak tentang antikorupsi, karena mereka belum mendapatkan kesempatan. Tapi ketika masuk dunia kerja dan ada kesempatan, mereka lupa akan idealisme antikorupsinya,” ungkapnya.

Memang untuk memiliki komitmen yang kuat tidak korupsi ketika berada di suatu jabatan tertentu, tidak mudah. Tapi jika pendidikan hukum antikorupsi sudah dilakukan sejak dini, agar orang jujur, tidak serakah, bersyukur, maka meskipun ada kesempatan, mereka akan ingat kalau korupsi itu dilarang. Sehingga ketika mereka menjadi pejabat nantinya akan ingat itu.

“Tidak hanya di tingkat mahasiswa, pendidikan antikorupsi ini bisa dilakukan sejak dini lagi atau mulai anak-anak, namun tentunya dengan model dan konten yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka,” pungkasnya.