Pak Harto Jadikan Ketahanan Pangan, Landasan Ketahanan Nasional

JAKARTA – Wartawan senior, Koos Arumdanie menyebut, masyarakat bisa terhentak, jika menelusuri jalan panjang yang dilalui Presiden Soeharto, dalam upaya menstabilitaskan ketahanan pangan.

“Kebetulan saya seorang jurnalis, bertugas di istana sejak 1963. Dimana masa  pemerintahan Presiden Soekarno, saat itu Indonesia sedang terguncang oleh kelangkaan pangan dan devisa di bank sentral nol,” kata Koos, saat memberikan sambutan peluncuran buku bertajuk “Soeharto : Ketahanan Pangan Dalam Pembangunan Nasional” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh stagnasi perdagangan ekspor Indonesia. Hal itu dikarenakan, negara-negara yang selama ini mengimpor bahan-bahan dari Indonesia, yang kebanyakan negara kelompok barat sudah menganggap, Presiden Soekarno cenderung memihak kepada golongan kiri.

Saat masuk di dalam kabinet, Pak Harto menyampaikan gagasan, ketahanan pangan menjadi landasan ketahanan nasional. Konsep tersebut, dikemas dalam kabinet pembangunan, bukan di set up dengan gagasan yang tidak faktual, dan melanggar undang-undang. Termasuk melanggar aturan yang dikeluarkan oleh PBB dan Food and Agriculture Organization (FAO).

Yang dilakukan Pak Harto, Indonesia sebagai anggota PBB, setiap tahun harus berkonstribusi kepada PBB sebagai bukti keanggotaan. Koos menyebut, PBB sudah mengingatkan, bahwa di 2020, 40 persen penduduk dunia akan mengalami krisis pangan. Ada sekira 41 negara akan terlibat dalam krisis pangan tersebut. “Jadi ketahanan pangan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk jangka pendek, menengah dan panjang itu sangat realitis, dengan melalui berbagai percobaan di dalam pertanian,” tandasnya.