Ketahanan Pangan Presiden Soeharto untuk Kemakmuran Petani

JAKARTA – Luky Riyanto, mantan kameramen TVRI yang pernah bertugas di istana, mengaku kagum dengan sosok Presiden Soeharto yang berjiwa bijaksana dan sukses mengembangkan program ketahanan pangan dalam upaya menjaga stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Program ketahanan pangan Pak Harto itu ditujukan untuk kemakmuran petani. Saya ini saksi sejarah yang mengikuti kegiatan Pak Harto dalam program tersebut hingga ke pelosok daerah di Indonesia,” ungkap Luky kepada Cendana News, Rabu (19/9/2018).

Menurutnya, perhatian Pak Harto terhadap program ketahanan pangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat selalu diliput TVRI. Sehingga tak heran ketika usai Maghrib masyarakat pedesaan menunggu acara tersebut tampil untuk melihat cara bercocok tanam yang benar.

Seperti tayangan Desa ke Desa, Petani Menjawab, Menteri Pertanian Menjawab, Kotak Pos, dan Kelompencapir. Jadi, kata dia, apa yang dicanangkan program nasional khususnya di luar Jawa, masyarakat mengikuti.

Cara bercocok tanam yang baik itu benar-benar diarahkan. Misalnya, ketika masyarakat luar Jawa menanam padi atau kedelai, salah secara teknis, maka dibahas oleh petugas penyuluh pertanian yang mendampingi mereka. Memberikan arahan cara mengolah tanah seperti apa agar hasil panen maksimal.

“Saya menyaksikan sendiri, bukan pura-pura syuting acara tersebut lalu ditayangkan. Tapi ini programnya nyata. Hasilnya terbukti maksimal dalam setahun bisa panen padi tiga kali, zaman kepemimpinan Pak Harto itu,” ujarnya.

Ada hal yang membanggakan Luky, ketika meliput ditemukannya varites padi baru jenis Gogo Rancah atau Padi Gora di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Disebutkan dia, saat berkunjung ke NTB, kondisi lahannya sama dengan daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Tanah di NTB, meskipun dilinggis berkali-kali masih tetap berupa tumpukan batu.

Menanam padi dengan sistem gogo rancah adalah cara bercocok tanam padi di lahan tadah hujan yang mengandalkan air hujan. Berbeda dengan padi sawah yang memerlukan air sejak mulai tanam. Namun, jelas dia, padi gogo rancah pada masa tanam tidak memerlukan air yang cukup banyak. Tapi memasuki fase pemupukan, padi gogo rancah membutuhkan air, seperti padi sawah.

Tanaman padi sistem gogo rancah umumnya dilaksanakan di lahan sawah tadah hujan dan lahan sawah berpengairan yang sering terlambat mendapat air. Akhirnya, kata Luky, dibuatlah embung atau waduk-waduk kecil untuk menadah air hujan yang akan digunakan untuk pengairan.

Gogo rancah diperkenalkan ke NTB pada 1978 pada saat Gatot Soeherman menjadi gubernur NTB. Pemerintah NTB memberikan bantuan benih padi merah atau pare bulu kepada masyarakat agar penanaman pada lahan petani merata dan menyeluruh untuk mencapai swasembada pangan lokal.

Sistem tanam gogo rancah ini didukung oleh Presiden Soeharto dengan adanya program BIMAS (Bimbingan Massal) dan intensifikasi tanaman. Pada tahun 1984, NTB berhasil menyumbang produksi beras terbanyak dalam mendukung program swasembada pangan yang digaungkan oleh Presiden Soeharto.

Sehingga sebut dia, Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984, dan sampai 1996 total produksi selalu melebihi total konsumsi domestik. Bahkan, pada masa pemerintahan Pak Harto, Indonesia mampu memberikan sumbangan 100.000 ton beras kepada negara Vietnam dan Afrika, yang saat itu mengalami kesulitan stok beras.

“Tahun 1986, Pak Harto mendapatkan penghargaan dari Food and Agricultural Organization (FAO) atas suksesnya swasembada pangan,” ujarnya.

Padi gogo rancah, tambah dia, banyak ditanam juga oleh petani di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada pemerintahan Aloysius Beneductus Mboi alias Ben Mboi, jelas Luky, membuat peraturan bahwa para pemuda tidak boleh meninggalkan desa.

Mereka harus bertani di lahan miliknya dengan menanam padi gogo atau bibit jeruk dan lainnya. Hasilnya, NTT juga sukses panen padi gogonya.

Menurutnya, ketahanan pangan adalah lambang bahwa negara yang kuat itu bukan karena persenjataan dan perekonomian. Tapi yang utama adalah ketahanan pangan negara itu dalam menjaga stabilitas nasional.

Namun, saat ini berbeda, kita lebih banyak impor dan tentunya yang merasakan keuntungan itu hanya pedagang, sedangkan rakyat dan petani tetap menderita.

Harga gabah dan beras meroket, apalagi sekarang Bulog, menurutnya, semacam dikebiri, menjadi sulit mengontrol, semua impor. Padahal di masa pemerintahan Pak Harto, sembilan bahan kebutuhan pokok berpusat pengendaliannya di Bulog.

“Zaman Pak Harto, kecukupan sandang pangan. Kita mencapai masyarakat yang adem ayem tentrem gemah ripah loh jinawi terlepas dari kekurangan politik,” tukas pria lulusan fakultas komunikasi Universitas Moestopo.

Dia menegaskan, ketahanan pangan itu tidak bisa ditawar karena merupakan fundamental negara. Menurutnya, negara kuat itu bukan karena bangsa yang kuat dan hebat punya senjata seperti Amerika Serikat (AS). Karena kalau tidak punya ketahanan pangan tetap saja akan impor barang ke negara lain.

“Pak Harto mencanangkan diversifikasi pangan. Jadi pangan itu tidak hanya melulu beras. Pangan itu banyak variasi yang menunjang di antaranya susu dan daging ternak,” jelasnya.

Pak Harto pun mendirikan peternakan sapi Tapos di Bogor, Jawa Barat. Menurut Luky, Tapos ini bukan semata-mata untuk kegiatan Pak Harto dalam kemewahan. Tetapi, Tapos dibangun bertujuan untuk semacam uji coba sapi yang diimpor oleh pemerintah dibudidayakan di Tapos. Setelah sekian lama penggemukan terus sapi-sapi tersebut memiliki anak.

Kemudian anak sapi itu dibagikan kepada petani-petani untuk dipelihara. Mereka juga diberikan penyuluhan memelihara sapi yang benar, memeras susu sapi dan menghasilkan susu bagi rakyat.

“Ketika itu peran Bulog, Pak Bustamil Arifin sangat kuat. Dia bisa menekan pabrik-pabrik susu di seluruh Indonesia untuk bisa menerima susu produksi petani,” tandasnya.

Luky mengatakan, dalam program ketahanan pangan tidak bisa diperbandingkan antara pemerintah lama dan sekarang karena masing-masing punya tantangan.

Namun menurutnya, tinggal bersinergi, mana yang terbaik dari pemerintah masa lalu, sekarang dan akan datang.

Dia pun mengingatkan, pemerintah sekarang ada tidak terlepas karena pemerintah masa lalu. Sementara kalau ingin diterapkan program dari pemerintah masa lalu, mungkin banyak kendala.

Tetapi, tegas dia, bukan berarti itu dikesampingkan, karena hal yang paling fundamental membangun negara adalah ketahanan pangan.

“Jadi pemikiran Pak Harto dalam membangun bangsa tidak boleh dilupakan. Karena kita bicara masa sekarang nggak akan lepas dari masa lalu. Bagaimana masa lalu itu berperan. Kita harus realistis, ada hal yang baik mari kita ambil dan kembangkan di masa sekarang,” pungkasnya.