Warga Inginkan Pemerintah Selesaikan Konflik Embung Julantoro

YOGYAKARTA – Warga menginginkan pemerintah secepatnya dapat mengatur pengelolaan Embung Julantoro, di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, secara profesional, guna menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan embung.

Pasalnya, meski telah selesai dibangun sejak tahun 2017 lalu, pemanfaatan embung Julantoro, hingga saat ini masih belum maksimal. Meskipun potensi embung sebagai kawasan konservasi sekaligus lokasi pariwisata berbasis ekowisata sebenarnya sangat besar.

“Sebenarnya sudah ada Pokdawis dari warga Desa Karangnongko yang mengelola embung ini. Namun, saat ini tidak jalan, karena ada konflik dengan warga dari desa lain di sekitar embung. Sementara, pemerintah desa sendiri belum berani ikut terlibat karena secara pengelolaan belum diserahkan oleh pemerintah provinsi,” ujar salah seorang warga Budi Saroyo (63).

Budi menjelaskan, awal mula konflik pengelolaan itu sendiri bermula saat pemerintah desa menawarkan pada warga untuk mengelola embung dengan membentuk Pokdawis. Namun, saat itu belum ada warga yang sanggup. Sebelum akhirnya warga Desa Karangnongko berinisiatif membuat Pokdawis dan mulai mengelola embung.

“Setelah Pokdawis jalan dan mulai mendapatkan pemasukan, ternyata warga dari dua desa lain mempertanyakan kenapa mereka tidak dilibatkan. Apalagi setelah ada peristiwa dua orang anak yang meninggal akibat tenggelam di embung. Akhirnya, sampai saat ini pengelolaan embung mandeg,” katanya.

Warga sendiri berharap agar pemerintah Desa Panggungharjo dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik kepengurusan pengelolaan embung agar potensi wisata embung Julantoro dapat dimaksimalkan.