Parpol Diminta Turut Aktif Pastikan Calon Pemilih Miliki KTP-El

MAUMERE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Sikka, meminta agar semua pihak, baik masyarakat, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun perangkatnya hinggga ke tingkat kecamatan dan desa, seperti PPK dan PPS, terutama Partai Politik (Parpol), memastikan bahwa pemilih yang terdaftar di DPT telah memiliki KTP Elektronik.

“Dalam Pemilu 2019 nanti, pemilih wajib mempunyai KTP Elektronik, dan Surat Keterangan (Suket) tidak bisa digunakan lagi. Peran Parpol untuk ikut menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat,” ungkap Aswan Abola, anggota Bawaslu Sikka, Jumat (24/8/2018).

Parpol diminta untuk mendorong masyarakat segera merekam KTP Elektronik di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, dan setelah itu melaporkannya ke PPK atau PPS, agar dimasukan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.

“Jangan sampai masyarakat masih mengira dengan membawa surat keterangan ke TPS, mereka bisa memberikan hak pilihnya. Ini yang perlu disampaikan ke masyarakat jauh-jauh hari, agar mengurus KTP Elektronik. Nama-nama pemilih juga dibagi kepada Parpol, sehingga pengurus di desa dan kecamatan bisa mengeceknya,” sebutnya.

Menurut Aswan, parpol harus proaktif, bila pihak penyelenggara sendiri melakukannya, tentu tidak terlalu maksimal, karena keterbatasan sumber daya, sehingga dengan peran aktif Parpol diharapkan permasalahan yang terjadi saat Pilkada tidak terulang kembali saat pemilu 2019 nanti.

“Saat Pilkada, banyak sekali masyarakat yang satu dua hari sebelum pemungutan suara baru mengecek nama mereka terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan bila tidak terdaftar mereka datang ke TPS dengan membawa KTP Elektronik dan Suket, namun banyak yang tidak bisa memilih,” sebutnya.

Saat pemungutan suara di Pilkada 2018 lalu, tambah Aswan, di beberapa TPS terjadi keributan karena masyarakat sudah datang ke TPS, namun tidak bisa mencoblos karena terlambat mendaftarkan diri dan juga surat suara tidak mencukupi.

Sementara itu, juru bicara KPU kabupaten Sikka, Fery Soge, mengatakan, setiap partai politik diberikan softcopy daftar nama pemilih, sehingga diharapkan pengurus parpol hingga ke desa dan kelurahan bisa mengecek warga masyarakat, apakah nama mereka sudah terdaftar atau belum.

“Setiap parpol kan memiliki pengurus, bahkan ada yang sampai ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga tentu bisa melakukan pengecekan juga. Apalagi, masyarakat saat pemilu nanti memilih anggota legislatif, sehingga parpol juga memiliki kepentingan untuk memantau warga yang belum terdaftar,” tuturnya.

Fery berharap, dengan kerja sama tersebut tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya semakin besar, bahkan bisa mencapai 80-90 persen, tidak seperti saat Pilkada Sikka lalu  yang hanya 70 persen.

“Sebagai penyelenggara pemilu, tentu kami bekerja keras agar partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam memberikan suaranya saat pemilu besar, sebab ini kan merupakan hak warga negara,” pungkasnya.