OJK: Pelaku Usaha di Bali Masih ‘Wait and See’

DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memprediksi wirausahawan di Bali masih menahan ekspansi usaha, karena pertumbuhan kredit selama semester pertama 2018 hanya 4,44 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, yang mencapai 6,05 persen.

“Ini karena dampak bencana alam seperti erupsi Gunung Agung yang berdampak kepada pertumbuhan kunjungan wisatawan. Ada dampak bencana di NTB, kemudian menjelang Pilpres dan Pileg, sehingga orang belum mau ekspansi,” kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah, di Denpasar, Selasa (28/8/2018).

OJK mencatat, realisasi kredit di Bali selama semester pertama tahun ini atau periode Januari-Juni 2018, mencapai Rp83,9 triliun atau tumbuh 4,44 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Jumlah capaian realisasi kredit perbankan kepada debitur tersebut masih lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2017 yang mencapai Rp82,7 triliun.

“Jika pertumbuhan kredit rendah, aktivitas ekonomi juga rendah atau kurang jalan maksimal,” ucap Hizbullah.

Dengan mencermati pertumbuhan kredit semester pertama tahun ini yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, OJK menilai masyarakat lebih banyak menyimpan dana mereka dalam bentuk tabungan atau deposito.

OJK mencatat, dana pihak ketiga atau DPK yang terparkir di bank selama semester pertama tahun ini, mencapai Rp99,7 triliun, naik dibandingkan posisi Desember 2017 yang mencapai Rp96,1 triliun.

Artinya, kata dia, sebagian besar pelaku usaha masih menerapkan wait and see atau mencermati situasi ekonomi terkini dan memilih cara aman dengan mengalihkan dananya dalam bentuk tabungan dan deposito.

Sebagian besar realisasi kredit semester pertama tahun ini di Bali, terserap di Kota Denpasar sebesar 54,4 persen, disusul Badung sebesar 14,4 persen dan Kabupaten Buleleng sebesar 8,3 persen.

Di Kota Denpasar dan Badung, OJK mencatat penyerapan kredit di sektor bukan lapangan usaha atau konsumtif masih mendominasi masing-masing mencapai 37,8 persen dan 36,6 persen.

Sementara itu, di Buleleng, penyerapan kredit hampir imbang antara sektor bukan lapangan usaha atau konsumtif dengan perdagangan besar dan eceran, masing-masing mencapai 40,8 persen dan 40,3 persen.

Hizbullah menambahkan, selain berdampak kepada sektor pariwisata, pertumbuhan kredit yang lebih rendah juga dipicu lesunya sektor properti yang berdampak kepada sektor turunan lainnya, seperti konstruksi dan perdagangan bahan bangunan. (Ant)