DPRD Sikka Minta PMKRI Lengkapi Bukti

MAUMERE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II kabupaten Sikka, meminta agar PMKRI cabang Maumere St. Thomas Morus Maumere, melengkapi data soal dugaan penyalahgunaan dana pengamanan Pilkada yang dilakukan Polres Sikka.

“Sebagai lembaga dewan, kami mengapresiasi langkah yang dilakukan PMKRI Maumere, dan DPRD Sikka akan mendalami dan mengkaji pernyataan sikap PMKRI Maumere melalui mekanisme yang ada di DPRD Sikka,” sebut Ketua DPRD Sikka, Gregorius Nago Bapa, Rabu (29/8/2018).

Menurut Gregorius, DPRD mengharapkan PMKRI Maumere dapat melengkapi pernyataan sikap atau tuntutan yang disampaikan dengan data atau bukti yang akurat, dan diserhakan kepada DPRD Sikka, agar bisa ditindaklanjuti.

“Tidak mungkin pertemuan awal ini menjadi dasar bagi DPRD untuk bersikap. Tolong diberikan data kepada kami, agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme di dewan, sebab apa yang dibicarakan juga harus dengan data yang akurat,” ungkapnya.

DPRD Sikka, sebut Gregorius, merupakan lembaga politik. Bukan lembaga hukum untuk mengadili siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi berdasarkan pengaduan masyarakat dengan berdasarkan data, maka dewan akan bersikap secara politis sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Sifal Angi, anggota DPRD Sikka memberi apresiasi kepada Polres Sikka, bila yang disampaikan oleh PMKRI cabang Maumere tersebut benar. Sebab, bila dana yang digunakan hanya sebesar Rp800 juta lebih, maka ada sisa dana sebesar Rp5 miliar lebih yang harus dikembalikan.

“Di tengah defisit dana APBD Sikka, semua SKPD mengeluh karena terjadi rasionalisasi anggaran, kita patut bersyukur, sebab Polres Sikka melakukan penghematan anggaran, sehingga jika benar sesuai apa yang disampaikan, maka sisa dana masih Rp5 milair lebih,” ungkapnya.

Sebagai anggota dewan, Siflan mengaku bangga bila ada dana yang tidak terpakai, berarti dalam pengajuan anggaran yang dilakukan Kapolres Sikka sebelumnya, AKBP Budi Hermawan, S.I.K., yang mengatakan dananya masih kurang, tidak terbukti, di mana kapolres Sikka yang baru bisa melakukan penghematan dana pengamanan Pilkada.

Sementara itu, Yohanes AJ Lioduden, berharap agar DPRD Sikka bisa memanggil Kapolres Sikka dalam waktu dekat, agar bisa memberikan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana pengamanan Pilkda Sikka 2018, termasuk dengan memanggil pihak pemerintah.

“Dengan memanggil dan meminta keterangan dari Polres Sikka, maka akan diketahui persis apakah yang disampaikan PMKRI Maumere tersebut benar atau tidak,” tuturnya.

Dalam pernyataan sikapnya, PMKRI Maumere menuntut agar DPRD Sikka segera memanggil Kapolres Sikka, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengamanan Pilkada Sikka 2018.

PMKRI Maumere juga mendesak DPRD Sikka, agar segera membuat Pansus dana pengamanan Pilkada Sikka 2018, agar bisa diketahui masyarakat secara terang benderang, dana yang dipergunakan apakah sesuai dengan alokasinya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Sikka dan PMKRI Maumere, hanya dihadiri tujuh anggota DPRD Sikka, termasuk ketua DPRD Sikka, yakni Siflan Angi, Yohanes AJ Lioduden, Marsel Sawa, Stef Sumandi, Adelbertus Kasar dan Okto Gleko, serta ketua DPRD Sikka, Gregorius N.Bapa.