Wagub DKI: Pencopoton Jabatan Via Whatsapp, tak Masalah

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, mengatakan terkait pencopotan pejabat melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp merupakan hal yang tidak perlu dipermasalahkan, selama masih sesuai ketentuan dan prosedur.

“Zaman Now, ya. Menurut saya selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur, dijalankan sesuai apa yang sudah digariskan melalui sistem personalia di DKI,” kata Sandi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

Dia menekankan, bahwa Gubernur DKI, Anies Baswedan, melakukan rotasi, bukan pencopotan. Pasalnya, Anies sudah memikirkannya matang-matang dan dilakukan sesuai prosedur. Dia pun meminta kepada semua pihak untuk tak mendramatisasi pencopotan sejumlah pejabat DKI.

“Menurut saya ini bukan sesuatu yang perlu didramatisir. Sangat lazim dalam oragnisasi dalam melakukan penyegaran,” ujarnya.

Dia menuturkan, bahwa pencopotan sejumlah pejabat ini dilakukan secara transparan, karenanya ia berharap tak ada pandangan negatif terkait pencopotan ini.

“Tentunya sangat terbuka dan kami kalau ada yang melaporkan, kemarin sempat ketemu juga sama anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di acara ikatan alumni sekolah kepamongprajaan, silahkan saja, tidak ada yang ditutupi, semua terbuka,” katanya.

Sandiaga mengatakan, proses pencopotan atau mutasi sejumlah pejabat DKI telah melalui proses pertimbangan dan pembicaraan yang tak singkat. Orang nomor dua di DKI ini menyebutkan, dibutuhkan waktu tiga bulan sejak assesment hingga pencopotan. Dia pun menampik kabar yang menyebutkan pihaknya melakukan pencopotan mendadak.

“Sebetulnya kan mereka sudah dikumpulkan kemarin, untuk teman-teman (wartawan) ikut ke puncak? Kemarin ke puncak dikumpulin SKPD, saya sampaikan ini adalah awal asessment, so be ikhlas, kerja keras kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas. You can be replaced anytime, di situ seharusnya mereka sudah siap,” jelasnya.

Sandi menilai, perubahan struktur dalam pemerintahan ini merupakan hal yang wajar. Dia mengklaim, perombakan lima Wali Kota di DKI hanya untuk penyegaran di tubuh Pemprov DKI.

“Bahwa ini awal dari akan adanya rotasi penyegaran, jadi enggak suprise, sih. Semuanya kan dipastikan demi Jakarta yang kita harap lebih baik kedepannya,” tuturnya.

Diberitahukan, Bambang Musyawardana dicopot dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Timur pada Kamis, 6 Juli 2018 lalu. Sandiaga menuturkan, bahwa hal itu bukan dilakukan tanpa mempertimbangkan urusan personal.

“Pak Bambang, kan salah satu wali kota terbaik, dan saya sudah sampaikan itu kesayangannya Pak Anies. Tapi, kan sudah pensiun, tinggal hitungannya bulan atau minggu,” ucap Sandiaga.

Sandi menekankan, meski hanya melalui pesan teks, namun pencopotan dilakukan secara personal. “Intinya kita beri pernyataaan supaya mudah semuanya melalui prosedur. Ini kan tidak ada yang personal. Semua berdasarkan ketentuan,” ungkap Sandi.

Namun, mantan pengusaha itu tidak menjelaskan terkait prosedur yang dimaksud. Dia berkilah dan menyuruhnya mengklarifikasi langsung ke Badan Kepegawaiam Daerah Pemprov DKI Jakarta.  “Detailnya tanya sama BKD,” katanya.

Sementara, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan, pencopotan dilakukan lewat surat keputusan yang dikirim kepadanya via pesan singkat. Bahkan, hingga kini ia belum menerima salinan asli dan tak tahu apa yang harus dikerjakannya hingga pensiun 1 Oktober 2018.

“Yang saya masalahkan selama ini saya belum terima Keputusan Gubernur yang asli, hanya saya di-WA, dipensiunkan. Pensiun per tanggal berapa tidak tahu dan posisi sekarang di mana juga tidak tahu,” ucapnya saat dihubungi wartawan.

Saat ini, dirinya tak memiliki jabatan apa pun di lingkungan Pemprov DKI. Dia mengibaratkan dirinya seperti tahanan kota yang harus wajib lapor, karena dirinya masih harus absen di kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Menurutnya, dia baru memasuki masa pensiun pada 1 Oktober 2018. Tak hanya dirinya, yang bernasib sama seperti mantan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan mantan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Keduanya baru akan memasuki masa pensiun seperti dirinya, yaitu 1 Oktober 2018 mendatang.

Sedangkan, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, bakal memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Salahuddin Uno terkait pencopotan empat wali kota dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurutnya, tindakan Anies-Sandi menyalahi prosedur. “Nanti saya akan panggil mereka (Anies),” kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta.