PLUT-KUMKM Dampingi Koperasi dan UMKM di Sumbar

LIMAPULUH KOTA – Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) di Kabupaten Limapuluh Kota, merupakan lembaga yang menyediakan jasa nonfinansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi KUMKM, guna meningkatkan produksi, dan satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat.

Konsultan Pendamping yang bertanggungjawab di Bidang Kelembagaan PLUT-KUMKM, Linda Oktaviana, mengatakan, keberadaan PLUT-KUMKM di Kabupaten Limapuluh Kota terbilang cukup baru, yakni pada 2 Januari 2018 lalu. Sejak adanya PLUT-KUMKM, cukup banyak pelaku UMKM yang datang untuk mendapatkan pendampingan atau pembinaan, dan melakukan pendataan terhadap koperasi yang aktif.

Apalagi, katanya, di Kabupaten Limapuluh Kota cukup banyak berkembang pelaku usaha, mulai dari usaha pedagang, kuliner, kerajinan dan wisata. Hal ini yang menjadi alasan, Kabupaten Limapuluh Kota dipilih sebagai tempat didirikannya PLUT-KUMKM, ketimbang Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, yakni Kota Padang. Selain itu, perkembangan usaha, turut ditopang oleh koperasi.

“Secara struktural, kita berinduk ke Dinas Koperasi dan UKM, karena PLUT-KUMKM merupakan progam dari Kementerian Koperasi. Jadi, peran kita melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dan pembinaan kepada koperasi yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota,” katanya, Senin (9/7/2018).

Ia menjelaskan, pada awal berdirinya PLUT-KUMKM di Kabupaten Limapuluh Kota, persoalan yang ditemukan ialah adanya koperasi yang tidak aktif. Dari 138 koperasi yang ada, 50 di antaranya mengalami kendala, sehingga tidak bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Padahal, sambungnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan RAT, selambat-lambatnya dilakukan akhir Maret.

Persoalan itu ternyata tidak dilaksanakan oleh 50 koperasi yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. “Jadi, peran kita di sini ialah melakukan pembinaan, seperti koperasi yang demikian. Bagaimana koperasi yang mati itu bisa kita hidupkan lagi,” ujarnya.

Linda menyebutkan, di antara 50 koperasi itu kebanyakan secara keberlangsungan koperasinya masih bagus, hanya saja RAT tidak dilaksnakan setiap tahun. Bahkan, meski sudah memasuki tahun ketiga, RAT di sebuah koperasi juga tidak kunjung dilaksanakan. Padahal, secara keuangan, koperasi yang tergolong tidak aktif itu, masih bagus dan mampu membantu anggota.

Untuk itu, pendampingan yang diberikan ialah memberikan pemahaman kepada koperasi terkait kewajiban melaksanakan RAT setiap tahun, sesuai aturan yang ada.

Alhasilnya, ada dua koperasi yang telah mampu bangkit dari kata ‘mati’, karena tiga tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT.

“Sangat disayangkan koperasi yang demikian. Seperti salah satu koperasi yang memiliki anggota petani gambir. Gambir di Kabupaten Limapuluh Kota merupakan pertanian yang cukup menjanjikan secara penghasilan. Nah, koperasi yang demikian malah tidak melakukan RAT,” ucapnya.

Menurutnya, jika koperasi tidak sehat, akan berdampak kepada perkembangan UMKM. Karena secara pendanaan dari usaha yang dijalani oleh UMKM itu sebagain besar bersumber dari koperasi, dan dari perbankan hanya sebagian kecilnya.

“Ke depan, kita tentu akan terus berupaya, agar koperasi-koperasi yang tidak aktif itu kembali melakukan RAT, karena keberadaannya sangat membantu pelaku UMKM,” sebutnya.

Sementara itu, Konsultan Pendamping yang bertanggungjawab di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) PLUT-KUMKM, Nasliatul Fuad, mengatakan, permasalahan yang banyak terjadi bagi UMKM di Kabupaten Limapuluh Kota ialah pola pikir dan kualitas SDM dalam menjalankan usahanya.

Ia mengaku dengan keberadaan PLUT-KUMKM yang baru sekitar 6 bulan ini, masih butuh proses yang panjang untuk memperbaiki SDM pelaku UMKM. Sejauh ini, katanya, tahap demi tahap telah dilakukan oleh PLUT-KUMKM, yakni melakukan bimtek, salah satunya bimtek pembukuan sederhana bagi UKM.

“Kenapa perlu kita lakukan bimtek itu? Karena manajemen dalam pengelolaan keuangan itu sangat penting. Maju atau tidaknya suatu koperasi atau pun UKM, berada pada cara pengelolaan keuangannya. Jadi, perlu diberikan pedoman dalam pembukuan bagi UKM,” ungkapnya.

Konsultan Pendamping yang bertanggungjawab di Bidang Produksi, Yogi Haryadi, mengatakan cukup banyak jenis UMKM yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. UMKM yang paling banyak, yakni kuliner, yang mencapai 90 persen.

Untuk itu, katanya, perlu ada dukungan SDM, supaya produksi dari UMKM bisa terus membaik. Karena di PLUT-KUMKM sendiri pendampingan yang diberikan tidak hanya kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha. Tapi, bagi masyarakat yang ingin membuka usaha baru, juga tetap diberikan pelayanan pendampingan.

“Kita di sini menyebutkan, perlu mendorong usaha muda. Jadi, untuk usaha baru ini, cukup panjang waktu pendampingannya, mulai dari soal permodalan, dan cara menjalankan usaha supaya terus berkembang,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan yang tidak mungkin dilepaskan ialah perlu adanya kemasan yang bagus bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Karena banyak hal yang menjadi kendala bagi pelaku usaha soal produksi, seperti desain kemasan, dan merk yang digunakan.

Selaku lembaga yang memberikan pendampingan, ia menegaskan PLUT-KUMKM akan terus membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sementara itu, Kasubag Progam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Vera Kurniaty, mengatakan, di Sumatera Barat yang baru memiliki PLUT ialah Kabupaten Limapuluh Kota, artinya hanya satu-satunya yang sampai saat ini daerah yang memiliki PLUT.

Ia memperkirakan, pada Agustus 2018 mendatang, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat juga akan memiliki PLUT-KUMKM di Kota Padang. Tujuan perlu adanya di tingkat provinsi, karena PLUT diharapkan mampu menjadi tempat sandaran bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan keluh kesahnya.

“Untuk PLUT di Padang sudah direncanakan Agustus ini pembangunannya. Semoga dengan adanya PLUT, perkembangan UMKM semakin bagus,” harapnya.