Plt Wali Kota Malang ‘Kebanjiran’ Keluhan Pendidikan

MALANG — Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Malang, Sutiaji “kebanjiran” keluhan terkait penyelenggaraan pendidikan di kota itu saat menghadiri dialog rutin yang diadakan di markas Malang Corruption Watch (MCW), Rabu (18/7/2018).

Salah satu masalah pendidikan yang mencuat dalam dialog tersebut adalah keberadaan komite sekolah. Warga merasa keberadaan beberapa komite sekolah hanya diposisikan formalitas untuk kepentingan sekolah, bahkan faktualnya sebagian hanya untuk kepentingan kepala sekolah.

“Pak Sutiaji sebagai wali kota terpilih untuk memimpin Kota Malang lima tahun ke depan, kami minta bisa merevitalisasi fungsi komite sekolah agar perannya seimbang dan program sekolah dapat berjalan dengan baik,” kata salah seorang peserta dialog dari Kelurahan Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Menanggapi keluhan terkait komite sekolah itu, Sutiaji menyatakan peran komite sekolah penting dan harus didorong sebagai mitra sekolah (kepala sekolah).

“Tapi, jangan justru menjadi penghambat program sekolah, apalagi kriminalisasi kepala sekolah. Kita ini kadang kehilangan kearifan dalam bertindak, padahal tanggung jawab pendidikan itu hakikinya ada pada orang tua,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, tidak bisa hitam putih, pendidikan mutlak hanya dibebankan pada lembaga sekolah atau lebih tinggi lagi negara. Harus ada rumusan partisipasi para orang tua untuk memajukan lembaga sekolah serta mutu pendidikannya.

Karena itu, katanya, perlu duduk bersama, tidak hanya komite sekolah, tapi juga dengan Aparat Penegak Hukum (kejaksaan maupun kepolisian) agar maksud baik untuk kemajuan pendidikan tidak selalu mengarah pada pengertian pungutan liar.

“Saya juga berterima kasih dan mengapresiasi atas kepedulian warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan, namun apabila memberikan informasi hendaknya berbasis data agar dapat segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Sutiaji mengemukakan aparat sipil negara (ASN) sekarang tidak bisa enak -enak. Mereka sekarang bekerja dalam tekanan karena dihantui permasalahan hukum.

“ASN dalam posisi rentan, banyak yang enggan menjadi pejabat pembuat komitmen, penanggung jawab anggaran, karena situasinya tidak mendukung terciptanya kenyamanan dan keamanan kerja,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Wali Kota Malang terpilih itu, ke depan penguatan APIP (Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah) menjadi prioritas agar permasalahannya tereduksi dan bila ditangani APIP, secara prosedural APH tidak diperkenankan.

Ikut hadir mendampingi Plt wali kota, Asisten Administrasi Pemerintahan Abdul Malik, Kepala BP2D Ade Herawanto, Plt Inspektur Kota Malang Anita Sukmawati, serta pejabat Kejaksaan Negeri Kota Malang Kuswandono, perwakilan Diknas Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Kehadiran Plt Wali Kota Malang Sutiaji pada acara dialog MCW itu diapresiasi pendiri MCW Lutfi J Kurniawan. “Selama 20 tahun MCW berkiprah, baru kali ini forum dialog dihadiri secara langsung oleh Kepala Daerah,” ujar Lutfi di sela dialog tersebut. (Ant)