Pembicaraan Perdamaian Nikaragua Terhambat, Korban Tewas Capai 170

MANAGUA — Pembicaraan pemerintah Nikaragua dengan kelompok madani setempat untuk mengakhiri dua bulan kekacauan politik terhambat pada Jumat, setelah pemerintah menolak permintaan penyelidikan internasional atas kekerasan selama unjuk rasa, yang telah menewaskan 170 orang.

Dalam menghadapi serangan balasan meluas setelah berminggu-minggu pertumpahan darah di jalanan Nikaragua, Presiden Daniel Ortega setuju melanjutkan pembicaraan, yang ditengahi Gereja Katolik, yang juga bertujuan membawa perubahan demokratik.

Pembicaraan itu digagalkan oleh laporan kekerasan baru di Managua, ibu kota, dan perselisihan antarperunding. Televisi setempat menunjukkan gambar polisi menembak dengan senapan serbu di dekat kampus universitas. Mahasiswa memimpin unjuk rasa untuk menentang yang mereka katakan aturan otoriter, yang dikembangkan Ortega.

Pemerintah menolak usul gereja untuk mengizinkan dua komisi internasional dan tim dari Uni Eropa menyelidiki pembunuhan dan kejahatan lain, yang dilakukan selama unjuk rasa.

“Jika kami tidak dapat mencapai kesepakatan tentang sesuatu yang sangat mendasar, mereka membahayakan stabilitas negara,” kata Silvio Baez, salah satu uskup yang menengahi perundingan.

“Kami semua ingin tahu kebenaran dari apa yang terjadi. Nikaragua menuntut untuk tahu,” lanjutnya.

Perunding setuju memberikan suara pada proposal lagi setelah istirahat makan siang. Pembicaraan belum dilanjutkan setelah lebih dari lima jam, tetapi penyelenggara gereja mengatakan bahwa perundingan belum gagal.

Unjuk rasa tersebut juga membawa ekonomi negara miskin Amerika Tengah itu terhenti. Ribuan penjaga toko dan pengusaha di seluruh negeri berperanserta dalam mogok nasional pada Kamis. Jalanan sepi dan toko swalayan, pompa bensin dan toko pojok jalan ditutup selama 24 jam.

Sejak tugas kedua Ortega sebagai presiden dimulai pada 2007, mantan gerilya sosialis dan musuh era Perang Dingin Amerika Serikat telah meningkatkan kontrolnya atas pengadilan, badan pemilihan dan Kongres Nikaragua.

Lawannya menuduhnya mencoba untuk mengubah negara menjadi kediktatoran. Pemimpin sipil menuntut Ortega mempersingkat masa jabatan ketiga berturut-turut yang berakhir pada 2021 untuk meredakan ketegangan politik.

Pembicaraan sebelumnya terhenti bulan lalu setelah para saksi dan kelompok hak asasi menuduh pasukan keamanan pemerintah menembaki ribuan pengunjuk rasa selama gencatan senjata.

Pemerintah Ortega mengatakan, pengunjuk rasa adalah pengacau yang dibiayai oleh kelompok sayap kanan yang berusaha untuk mengacaukan pemerintah. Pemerintahannya telah meminta para pengunjuk rasa untuk membongkar ratusan rintangan darurat yang mencekik perdagangan domestik dan menghentikan perdagangan.

Pusat Hak Asasi Manusia Nikaragua, yang telah memantau kekerasan, mengatakan 170 orang telah tewas dalam delapan minggu bentrokan antara pasukan pro-Ortega dan pengunjuk rasa yang bersenjatakan batu, pelontar dan mortir buatan sendiri, dengan ratusan lainnya terluka.

Pusat itu mengatakan jumlah itu naik dari 164 setelah taksiran kematian pada Rabu dan Kamis, menambahkan bahwa sebagian besar korban tewas adalah pengunjuk rasa anti-pemerintah.

Tampaknya, keputusan mengejutkan Ortega pada April untuk memangkas keuntungan pensiun untuk menutupi kesenjangan keamanan sosial yang meluas memicu konfrontasi mematikan, yang paling berdarah sejak perang sipil berakhir pada 1990 di negara Amerika Tengah.

Ortega, pemimpin gerakan pemberontak Sandinista pada 1980-an, dengan cepat meninggalkan pemotongan belanja, yang direncanakan. Tetapi, tindakan keras terhadap pengunjuk rasa memicu unjuk rasa nasional terhadapnya. (Ant)