Libya Minta PBB Halangi Penjualan Minyak Secara Gelap

Ilustrasi wilayah Libya – Foto: Dokumentasi CDN

TRIPOLI – Pemerintah dukungan PBB di Libya menyeru Dewan Keamanan PBB agar menghalangi setiap penjualan minyak secara gelap oleh pemerintah saingannya yang berpusat di Libya Timur.

Tindakan tersebut dilakukan, setelah militer yang berpusat di Libya Timur mengumumkan bahwa militer akan menyerahkan wilayah sabit minyak kepada pemerintah yang berpusat di Libya Timur. Pemerintah dukungan PBB di dalam satu pernyataan mengecam, pengumuman oleh pihak yang tidak berwenang mengenai penyerahan pelabuhan minyak kepada lembaga yang tidak sah dan tidak diakui.

Pernyataan itu menyebut, tindakan tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap wewenang dan sifat khusus Perusahaan Minyak Nasional. Pernyataan tersebut menegaskan perusahaan yang berpusat di Tripoli adalah satu-satunya badan yang memiliki wewenang untuk mengelola instalasi dan pelabuhan minyak.

“Tindakan semacam itu akan meningkatkan perpecahan dan merusak bertahun-tahun upaya lokal dan internasional untuk mencapai kestabilan,” kata pernyataan tersebut, Rabu (27/6/2018).

Pemerintah menyeru Dewan Keamanan PBB dan Komite Sanksi untuk melacak dan menghentikan setiap penjualan secara tidak sah minyak yang bisa berlangsung sebagai hasil dari tindakan ini, sejalan dengan resolusi terkait internasional.

Juru Bicara Angkatan Darat yang berpusat di Libya Timur Ahmed Mismari mengatakan, Komandan Angkatan Darat Khalifa Haftar telah mengeluarkan keputusan untuk menyerahkan wilayah sabit minyak ke Perusahaan Minyak Nasional pemerintah sementara yang berpusat di Libya Timur.

Pengumuman militer tersebut dikeluarkan beberapa hari setelah pengambil-alihan wilayah sabit minyak dan mengalahkan gerilyawan yang mendudukinya. Wilayah sabit minyak berada sekira 500 kilometer di sebelah timur Ibu Kota Libya, Tripoli, dan memiliki pelabuhan minyak terbesar di negeri itu.

Kendati kesepakatan perdamaian yang ditata PBB ditandatangani oleh semua partai politik Libya pada 2015, Libya secara politik tetap terpecah antara pemerintah di Libya Barat dan Timur. Keduanya bersaing memperebutkan keabsahan kekuasaan. (Ant)

Lihat juga...