Kemen PUPR, Pencapaian Target Satu Juta Rumah Terkendala Mahalnya Tanah

YOGYAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui, pihaknya belum mampu mencapai target pembangunan satu juta rumah hingga akhir 2018 ini. Hal itu terjadi karena sejak 2015 lalu, target setiap tahun belum pernah tercapai.

“Sudah tiga tahun belum bisa terpenuhi satu juta rumah,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam Seminar nasional yang bertajuk inovasi konstruksi dalam mendukung program satu juta rumah berdasarkan konsep sustainable community, di Grha Sabha Pramana UGM, kamis (03/05/2018).

Hamid mengungkapkan, sejak pencanangan pada 2016 lalu, pemerintah baru bisa membangun sekitar 800 ribu rumah, sementara pada 2017 lalu mencapai 900 ribu. Sehingga pemerintah pun bertekad tahun 2018 ini bisa mencapai juta dan 2019 bisa memenuhi kekurangan di tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Dirjen sulitnya mencapai target disebabkan sulitnya mendapatkan lahan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lahan standar sulit didapat karena begitu mahalnya harganya di kawasan kota.

Meski demikian, pemerintah mengklaim telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan melibatkan peran swasta melalui strategi pembangunan fisik perumahan dengan menggunakan skema anggaran APBN dan APBD.

“Dari satu juta kebutuhan rumah, anggaran dari APBN sekitar 20 persen, lalu 30 persen untuk subsidi dengan berbagai sumber dana dan selebihnya 50 persen peran swasta dan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya apabila pemerintah menyerahkan pembiayaan ke warga secara mandiri sebesar 80 akan persen sangat sulit, apalagi masih banyak dijumpai masyarakat belum memiliki atau menempati rumah tidak layak huni baik di kota dan pedesaan, bahkan membangun pemukiman kumuh untuk layak huni.

“Ada 56 kota di Indonesia yang harus dibebaskan dari pemukiman kumuh,” paparnya.

Menurutnya model perlibatan swasta dalam pembanguanan untuk program satu juta rumah sangat bermanfaat bahkan mampu membantu pemerintah. Pelibatkan swasta dalam pembangunan dinilai akan menjadikan uang negara sebagai pengungkit.

Salah satu upaya pemerintah mendorong masyarakat yang tidak memiliki agunan dan jaminan untuk mendapatkan rumah adalah dengan mendorong adanya land banking system, inisiatif pembiayaan kreatif, hingga penggunaan tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebagai jaminan.

“Dengan tabungan tapera masyarakat yang tidak punya rumah bisa terealisasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu Hamid juga mengharapkan peran dari kalangan perguruan tinggi dalam menawarkan bentuk desain yang layak huni dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan dan program pembangunan satu juta rumah.

Sementara pakar Kontruksi Perumahan dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Iman Satyarno, M.E., Ph.D mengatakan program satu juta rumah perlu didukung dengan teknologi bahan dan metode konstruksi yang memadai.

Menurutnya perlu adanya kerja sama antara tim R and D pelaksana atau kontraktor untuk menggandeng perguruan tinggi untuk mengadopsi dan mengembangkan bahan dan metode konstruksi.

“Teknologi material yang dibutuhkan harus lebih kuat, lebih ringan, lebih awet dan lebih ramah lingkungan,” katanya.