Indonesia Perlu Tingkatkan Diplomasi Lunak di Laos
VIENTIANE – Indonesia perlu mendorong lebih banyak program yang menekankan soft diplomacy atau diplomasi lunak di Laos. Hal itu dibutuhkan untuk lebih memperkenalkan dan menyosialisasikan budayaan Nusantara di Negara tersebut.
“Indonesia saat ini masih belum terlalu dikenal di Laos, masih butuh pendekatan lagi agar bisa lebih dikenal di Laos,” kata Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Laos, A. Firman Arif W Soepalal, di Vientiane, Laos, Jumat (4/5/2018).
Menurut Soepalal, untuk memperkuat kerja sama tidak hanya bisa dilakukan dalam bidang bisnis. Namun juga bisa dilakukan dengan aspek budaya. Untuk itu, KBRI bukan hanya mendorong untuk peningkatan investasi tetapi juga bagaimana Indonesia bisa turut mengembangkan SDM di Laos.
KBRI Laos menurutnya, telah mengirimkan surat kepada sekira 25 universitas di Tanah Air agar bersedia memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Laos. Hingga kini sudah sekira 200 orang warga Laos yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti di Universitas Padjajaran Bandung, UGM Yogyakarta, dan Universitas Negeri Malang. Keberadaan mahasiswa Laos memperoleh beasiswa dan belajar di Indonesia, bisa menjadi aset persahabatan kedua negara pada masa mendatang.
Sebelumnya, Indonesia mendorong isu pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan perancangan kebijakan yang memihak pelaku usaha mikro di forum ASEAN yang digelar di Luang Prabang, Laos, 2-3 April 2018.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta mengatakan, pihaknya dipercaya untuk memimpin dialog bisnis terkait kebijakan pengembangan usaha mikro pada forum ASEAN dalam ajang dialog kebijakan antar-negara anggota ASEAN ke-dua yang digelar di Laos.
“Usaha mikro masih mendominasi sektor usaha di kawasan ASEAN, di mana jenis usaha ini berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Wayan.
Namun sebagian besar usaha mikro belum berstatus sebagai usaha formal. Salah satu tantangan terbesar dalam mengurangi jumlah usaha informal adalah mencari solusi yang paling tepat untuk memfasilitasi transisi formalisasi UMKM dari sektor informal menuju formal. (Ant)