Evaluasi BPKP, Keuangan 8 Desa di Sikka Bermasalah

MAUMERE – Hasil evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pengelolaan keuangan delapan desa di dua  kecamatan di kabupaten Sikka masih bermasalah. Jumlah tersebut baru berasal dari proses evaluasi terhadap pengelolaan keuangan 147 desa.

Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sikka Robertus Ray,Ssos menjelaskan, BPKP NTT menemukan adanya pengeluaran kas oleh bendahara desa yang tidak didukung dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh pelaksana kegiatan.

Sementara pengeluaran anggaran tersebut telah diverifikasi oleh sekertaris desa dan disetujui kepala desa. “Didalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mekanismenya uang bisa dibayarkan kalau dokumen SPP ini ada. Artinya rekomendasi yang dikeluarkan camat harus melihat apakah dokumen ini ada atau tidak,” tegasnya, Rabu (9/5/2018).

Dalam ketentuannya, rekomenadasi bisa dikeluarkan ketika sudah diyakini bahwa apa yang diajukan oleh kepala desa untuk pencairan sudah diteliti secara baik. Harus juga ada surat pernyataan tanggung jawab dari pelaksana kegiatan dan bukti transaksi apalagi melalui proses pengadaan barang dan jasa.

Selain pencairan dan transaksi yang tidak sesuai prosedur, masih ada kepala desa yang menyimpan uang secara tunai. “Hasil evaluasi BPKP NTT dan pemantauan oleh tim dari PMD Sikka, masih ada desa yang menyimpan uang secara tunai hingga Rp300 juta. Ada juga yang menyimpan uang bukan di rekening kas desa dan menyimpannya di koperasi atau bank apalagi menggunakan nama pribadi,” tuturnya.

Camat Doreng Lambert Keytimu menyebut, kondisi yang terkait dengan progress APBDEs dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa harus menjadi perhatian bersama. “Kalau semua menghargai komitmen yang telah dibuat oleh camat, kepala desa, dinas PMD dan pihak bank, maka saya berharap agar tahap terakhir pencairan dana, berapa saja harus dicairkan. Ini untuk dilihat progress dari penyerapan dana di desa masing-masing,” sebutnya.

Hasil eveluasi pengelolaan dana  dan pencairan dana ada kecamatan yang mendapat predikat sangat baik, namun ada juga yang mendapatkan predikat sangat buruk. Hal tersebut harus menjadi catatan agar bisa dicarikan solusi. Dan prosesnya harus melibatkan pendamping desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka dr.Valentinus Sili Tupen,MKM meminta, kepala desa di kabupaten Sikka untuk terus belajar mengenai regulasi pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. Kepala desa bisa banyak bertanya untuk menghindari terjerat persoalan pidana.

“Kita tidak berharap ada yang salah langkah. Saat ini ada beberapa kepala desa yang salah langkah dan masuk penjara. Ada yang sedang masuk dalam tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum sehingga kita tidak ingin hal ini terjadi pada kepala desa lainnya,” tegas dr.Valentinus Sili Tupen,MKM, Rabu (9/5/2018).

Bila masih ada yang belum paham dengan sistem diminta untuk bertanya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Upaya tersebut menjadi penting agar pengelolaan keuangan dan segala kebijakan pembangunan di desa tidak berdampak hukum.

Menurutnya, suatu saat semua sistem di pemerintahan akan menggunakan sistem elektronik yang dinamakan E-Goverment. Sementara saat ini ada beberapa desa yang mengeluh daerahnya tidak ada sinyal telepon genggam, internet dan listrik. “Dana desa mulai dikucurkan 2015 dan sekarang sudah meningkat hingga satu miliar rupiah lebih per desa. Ini bukan uang yang kecil dan diharapkan agar masyarakat semakin maju dalam segala hal mulai dari pembangunan dan administrasi desa juga semakin bagus,” harapnya.

Di 2017 Valens menyebut, penyerapan dana desa di kabupaten Sikka bisa mencapai 95 persen. Hal tersebut menjadi sebuah tanda yang sangat bagus sehingga laporan pertanggungjawaban keuangannya juga harus bagus. Dan kalau semua sistemnya dijalankan dengan baik maka kita pasti berhasil dan menjadi lebih baik.