Ekonom: Impor Beras untuk Siapa?

JAKARTA – Pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras kedua sebanyak 500 ribu ton dari negara Thailand dan Taiwan, dengan tenggat waktu Juli, mendatang, untuk mengantisipasi harga beras yang tidak kunjung turun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai impor beras yang dilakukan pemerintah pastinya dengan adanya lonjakan permintaan.

“Walaupun sebetulnya, apakah diperlukan impor? Mengingat sumber data satu kementerian bilang tidak perlu impor. Tetapi, ada yang khawatir kalau harganya bergejolak,” kata Eko, saat dihubungi pada Jumat (25/5/2018).

Menurutnya, data yang validitasnya lemah tersebut berakhir kepada keputusan antarkementerian yang tidak  terkoordinatif. “Saya menyayangkan, karena data yang berbeda itu memunculkan upaya spekulasi,” ujarnya.

Eko menyebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang harus menjaga gawang supaya harga tidak bergejolak, maka Kemendag harus ambil posisi di depan dibandingkan, misalnya menteri pertanian yang basisnya bersifat produksi.

Namun, menurutnya, dengan simpang siur data itu, ada yang dikorbankan, yaitu petani. Karena sangat jelas impor itu akan memukul sektor pertanian, terutama pendapatan petani.

“Tujuan menstabilkan harga, sebenarnya belum tentu harus impor. Harusnya, basis datanya satu, diatur bersama dan tidak perlu ada data lain. Jadi, terverifikasi,” ujarnya.

Eko menegaskan, kalau Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog confident dengan tidak perlu impor beras, maka seharusnya tidak perlu dilakukan impor beras.

“Untuk apa? Karena bisa menguras cadangan devisa yang akan menimbulkan gejolak nilai tukar rupiah. Apalagi, saat ini situasi rupiah sedang anjlok,” ungkapnya.

Terkait impor ini, jelasnya, berdampak pada harga gabah petani tidak bagus. Hal ini akan menyebabkan keterpurukan, apalagi saat ini daya beli mereka juga menurun, mengingat para petani itu juga konsumen yang merasakan dampak melambungnya harga kebutuhan pokok.

“Daya beli petani yang rendah itu kalau kemudian dihantam oleh impor, delimanya semakin terpuruk,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah impor beras jilid dua, karena ketidakpahaman terhadap data atau tingkat kepercayaan antarkementerian sangat rendah.

“Masak, datanya bisa beda begitu? Yang saya tahu kalau Bulog sendiri untuk stabilitas penyedia ketahanan stok beras itu cenderung untuk tidak impor,” tandasnya.

Menurutnya, kalau instansi semacam Bulog saja menyatakan siap stok beras, lalu impor ini untuk siapa?

“Karena kalau kekhawatiran terhadap gejolak harga, sebetulnya yang bersentuhan langsung dengan Kemendag ada Bulog dan Kementan yang memiliki data”, pungkasnya.